Bisnis.com, JAKARTA - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menyisakan pekerjaan rumah buat pemerintah, terutama soal cakupan kepesertaan.
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien mengungkap bahwa hal ini tercermin dari target peta jalan terkait kepesertaan yang belum terpenuhi setiap tahunnya dengan gap yang melebar.
Memang pada 2014 realisasi kepesertaan mencapai 133,4 juta jiwa atau 109,7 persen dari target peta jalan 121,6 juta jiwa. Begitu pun 2015 dengan 156,79 juta jiwa yang tercatat lulus dari target 155,45 juta jiwa.
Namun, selepas itu realisasi kepesertaan tak pernah menyentuh target dalam peta jalan. Perbandingan realisasi dengan target pada 2016 sebesar 90,8 persen dari 189,3 juta jiwa (171,9 juta jiwa), berlanjut 84,2 persen dari 223,1 juta jiwa (187,9 juta jiwa) pada 2017.
Turun lagi ke 80,9 persen dari 257 juta jiwa (208,05 juta jiwa) pada 2018 dan terakhir 87,05 persen dari 257,5 juta jiwa (224,1 juta jiwa) pada 2019.
"Pada tahun ini sampai Agustus, realisasinya 222,4 juta peserta, justru turun karena ada cleansing data. Memang ini juga salah satu perbaikan yang diupayakan, tapi artinya kepesertaan masih butuh perhatian," jelasnya, Jumat (23/10/2020).
Bukan hanya dari sisi cakupan kepesertaan, jumlah peserta tidak aktif juga menjadi tantangan yang harus terus dibenahi.
"Sekarang ada sekitar 25 juta peserta tidak aktif, yang Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) mungkin 16 juta yang tidak aktif. Artinya peserta yang berhenti membayar iuran itu masih tinggi, " tambahnya.
Muttaqien berharap hal ini bisa terus dibenahi, menilik program JKN terbilang berhasil hadir ke tengah rakyat dengan akses pelayanan terhadap masyarakat termiskin yang semakin besar setiap tahunnya.
Baik layanan rawat inap maupun rawat jalan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
