Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menyambut positif rencana pemerintah yang ingin mengubah status PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) menjadi bank BUMN.
Perusahaan dengan kode saham BBNI itu merupakan salah satu pemegang saham BRIS, dengan kepemilikan saham sebesar 24,85 persen.
Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan sebagai salah satu pemegang saham BNI sangat mendukung rencana pemerintah dalam mengubah status BSI menjadi bank BUMN.
Dia menilai rencana pemerintah tersebut akan memperkuat posisi BSI di pasar syariah Indonesia dan di tingkat global sehingga bisa meningkatkan daya saing BSI.
“Hal ini juga terkait adanya potensi di industri syariah yang cukup besar, yang fokus memberikan fasilitas kepada rakyat Indonesia yang juga ingin menyimpan dana dengan prinsip syariah,” kata Royke dalam konferensi virtual, Selasa (15/3).
Dia mengatakan penduduk muslim di Indonesia saat ini berjumlah lebih dari 200 juta jiwa. Dengan menjadi bank BUMN, BSI bisa lebih leluasa untuk merencanakan dan menentukan bisnisnya,
Baca Juga
“Sebagai bank BUMN, BSI menjadi lebih lincah dalam menentukan arah strategi sehingga dapat lebih cepat melakukan penetrasi pasar syariah,” kata Royke.
Sebelumnya, Direktur Finance & Strategi BSI Ade Cahyo Nugroho mengatakan perubahan status BSI menjadi Bank BUMN merupakan kewenangan pemegang saham dan pemerintah Indonesia.
BSI akan patuh atas setiap keputusan yang diambil oleh para pemangku kepentingan. Ade mengatakan wacana dan kabar mengenai rencana perubahan status ini, menunjukan bahwa BSI memiliki kinerja yang baik selama ini.
“Ini baik bagi kami, karena mereka (pemegang saham) memiliki perhatian yang kuat kepada kami sebagai bank untuk tumbuh lebih besar lagi ke depannya,” kata Ade.
Ade mengatakan layanan perbankan syariah merupakan solusi alternatif bagi masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan layanan perbankan.
Bank syariah akan terus berkembang mengingat pasar di segmen ini masih sangat luas. Ade mengatakan hingga Oktober 2021, aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp650 triliun, tumbuh 11,05 persen secara tahunan (yoy). Kemudian untuk pembiayaan juga tumbuh 7,86 persen yoy, menjadi Rp418 triliun. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank syariah juga tumbuh 8,52 persen yoy, menjadi Rp508 triliun.
Sementara itu BSI sepanjang 2021 telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp171,29 triliun, naik 9,32 persen yoy. Rinciannya, pembiayaan konsumer mencapai Rp82,33 triliun, tumbuh sekitar 19,99 persen yoy, disusul pembiayaan gadai emas yang meningkat sebesar 12,92 persen yoy.
Sementara itu, pembiayaan mikro tumbuh 12,77 persen dan pembiayaan komersial tumbuh 6,86 persen. Dari sisi kualitas, BSI mencatatkan non-performing financing (NPF) nett sebesar 0,87 persen pada Desember 2021. BSI berhasil menghimpun DPK sebesar Rp233,25 triliun, tumbuh 11,12 persen yoy.
Sementara total tabungan mencapai Rp99,37 triliun, naik 12,84 persen yoy. Dari sisi kapitalisasi pasar, BSI menempati urutan ke-8 di Indonesia dengan market cap sebesar Rp68,48 triliun pada Desember 2021. Sementara itu di global, BSI menempati urutan ke-10 sebagai bank syariah dengan kapitalisasi terbesar di dunia.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan negara akan melakukan penyertaan modal kepada BSI. Hal ini dilakukan untuk menjadikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut sebagai bank BUMN.
Ma'ruf menilai hal itu perlu dilakukan untuk memperkuat BSI sebagai bank hasil merger tiga bank syariah anak usaha Bank Mandiri (BMRI), BNI (BBNI), dan BRI (BBRI) tersebut.
"Secara strategi bisnis, opsi ini harus menguntungkan perusahaan dan membawa maslahat bagi negara dan masyarakat," katanya melalui akun Twitter @Kiyai_MarufAmin.
