Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah isyaratkan tak penuhi keinginan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk memperoleh penyertaan modal negara guna mendukung pembangunan megaproyek pembangkit listrik 35.000 megawatt.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tidak mudah memberikan PMN kepada badan usaha milik negara (BUMN) dalam situasi penerimaan yang tidak sebaik dahulu. Jika terpaksa tetap menggelontorkan dana PMN, maka defisit anggaran negara akan bertambah.
“Tidak mudah sekarang kita berikan PMN dalam situasi penerimaan negara yang tidak sebaik dulu, defisitnya akan bertambah kalau kita kasih,”ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jumat(13/5/2016).
Jadi, sambungnya, PLN disarankan lebih baik mempercepat dan memperbesar partisipasi investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri guna mendanai proyek pembangkit listrik terbesar di Indonesia itu.
Pemerintah telah memutuskan untuk mengurangi kuantitas pengelolaan proyek pembangkit listrik oleh PLN, dari semula berkapasitas 10.000 Mw menjadi hanya 5.000 Mw. Sisanya, 30.000 Mw dibangun oleh para investor melalui skema independent power producer (IPP).
“Penurunan itu diberikan karena melihat kemampuan PLN yang terbatas. Maka kalau [penurunan kapasitas proyek] itu dijalankan tidak perlu PMN,”ujarnya.
Menurut dia, pemerintah sengaja menjalankan pembangunan proyek pembangkit listrik sebagian besar dalam skema IPP agar modal swasta semakin banyak mengalir ke dalam negeri.
Dalam pemberitaan sebelumnya, PLN diketahui membutuhkan tambahan dana penyertaan modal negara sebesar Rp10 triliun untuk mendukung megaproyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan kebutuhan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp20 triliun dan pihaknya kemarin telah mengajukan PMN sebesar Rp10 triliun.
“Jadi kami minta kembali untuk pembangkit ini. Yang kemarin itu transmisi. Iya naik hampir Rp10 triliun [PMN-nya],” katanya di Kantor Staf Presiden, Kamis (12/5/2016).
Namun, dia belum tahu apakah permintaan penaikan PMN dalam APBNP 2016 tersebut bakal disetujui.
Hanya saja, dia berharap agar PMN tersebut bisa disetujui untuk melistriki masyarakat. “Jangan donk, jangan gagal. Optimistis donk. Nanti masyarakat gimana.”
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memberikan sinyal jika alokasi PMN bagi PLN memang bakal ada penaikan.
Pasalnya, dia mengungkapkan jika PLN melakukan revaluasi aset yang sangat besar.
“Jadi memang ada waktu itu komunikasi PLN dengan Kemenkeu memang sudah bayar tunai di 2015, sisanya itu menjadi PMN,” katanya di Kompleks Istana Negara, Kamis (12/5/2016).
