Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyikapi penyelesaian persoalan Bank Muamalat secara independen dan mempercayakan upaya tersebut kepada pihak-pihak terkait.
"Independensi dari penyelesaian itu 'kan Wapres tidak boleh mengganggu, jadi Wapres tahu mana garis batas yang harus ditangani oleh Negara dan mana perhatian khusus dari Wapres," kata kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Sebagai salah satu pendiri Bank Muamalat, lanjut dia, Ma’ruf Amin memang masih mendapat masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait untuk menyelesaikan masalah permodalan.
"Wapres memang punya perhatian khusus terhadap Bank Muamalat dan banyak umat Islam berharap agar bank ini bisa selesai masalahnya. Wapres banyak mendapatkan aspirasi itu dari berbagai stakeholder," katanya menjelaskan.
Oleh karena itu, Wapres menyambut baik upaya Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), yang diketuai oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dalam menempatkan penyelesaian Bank Muamalat sebagai salah satu rencana program Kerja Prioritas 100 Hari MES.
"Jadi, itu dijadikan program karena ini aspirasi dari banyak pihak, stakeholder dan umat, karena itu adalah programnya MES, ya, monggo kata Wapres, silakan," katanya.
Baca Juga
Masduki menekankan bahwa program Kerja Prioritas MES dalam menyelesaikan masalah Bank Muamalat tersebut tidak berkaitan dengan posisi Ma’ruf Amin sebagai Wapres. Ma’ruf Amin tetap mengawal penyelesaian masalah Bank Muamalat selaku pendiri bank syariah pertama di Indonesia itu.
"Tetap saja program MES itu adalah suatu program yang tidak ada hubungannya dengan negara. Maka, saya kira, itu tetap dengan aturannya, dengan independensinya, dengan kebijakan-kebijakan yang terbaik buat negara dan Bank Muamalat," ujarnya.
Sebelumnya, dalam pertemuan antara Wapres dan pengurus MES di rumah dinas Wapres, Jakarta, Selasa (9/3), Erick Thohir berharap akan melibatkan holding Perusahaan Pengelola Aset (PPA)-Danareksa untuk menyelamatkan Bank Muamalat.
Selain itu, Erick juga mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membahas upaya penyelamatan Bank Muamalat.
"Kami sudah ada kesepakatan-kesepakatan bagaimana penyelamatan Bank Muamalat ini," kata Erick Thohir dalam pertemuan tersebut.
BPKH juga berencana menyuntikkan modal Rp3 triliun kepada Bank Muamalat dalam bentuk investasi tier 1 lewat penambahan saham Rp1 triliun dan investasi tier 2 bernilai Rp2 triliun. Rencana penyuntikan modal dari BPKH tersebut masih menunggu tanggapan positif dari OJK," ujar Erick.
