Bisnis.com, JAKARTA - Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan di wlayah Sumatera Barat berada di bawah tingkat angka nasional.
Secara lebih rinci, tingkat literasi dan inklusi keuangan Sumbar berada di level 40,7 persen dan 76,88 persen. Angka tersebut jauh berada di bawah tingkat literasi dan inklusi secara nasional sebesar 49,68 persen dan 85,10 persen.
Menembus kekurangan ini, hari ini, Kamis (22/6/2023) OJK secara resmi meluncurkan program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) guna memacu tingkat literasi dan inklusi.
“Program EKI ini berbeda dengan program kami sebelumnya, karena di sini kami tidak hanya melakukan event yang sekali selesai, namun juga melakukan pendampingan mulai dari pra-inkubasi, inkubasi dan pasca-ikubasi,” ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, dalam agenda Kick Off Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif, di Nagari Sumpur, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (22/6/2023).
Friderica memaparkan bahwa program EKI di pedesaan ini akan mengoptimalkan potensi yang ada di pedesaan mulai dari potensi alam, budaya, sosial, dan finansial dengan ketersediaan akses keuangan dari berbagai sektor jasa keuangan seperti perbankan, asuransi hingga pasar modal.
Nantinya, program EKI akan mensinergikan peran para pemangku kepentingan di daerah seperti Pemda, Kemenparekraf, Kemendes, OJK dan Bank Indonesia dengan berbagai layanan dan produk lembaga jasa keuangan seperti program Rekening Pelajar (Kejar), program Laku Pandai, KUR, UMMI, security crowd funding (SCF), Dana Pensiun, Fintech P2P dan QRIS.
Baca Juga
Lebih lanjut, program EKI ini selanjutnya dapat digunakan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Indonesia yang saat ini sudah mencapai 494 TPAKD di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.
Selain itu, TPAKD Provinsi Sumatera Barat saat ini memiliki program 'Nagari Naik Kelas' yang berfokus pada peningkatan dimensi ekonomi melalui pembukaan akses perbankan dan kredit/pembiayaan kepada masyarakat di Nagari Tertinggal sehingga diharapkan program EKI dapat mendorong pemerataan akses keuangan bagi masyarakat di Provinsi Sumatra Barat.
Program EKI juga mencakup penyediaan edukasi keuangan yang komprehensif di masyarakat desa atau yang disebut dengan program Desaku Cakap Keuangan. Program ini merupakan upaya peningkatan pemahaman masyarakat desa terhadap lembaga, produk maupun layanan jasa keuangan konvensional dan syariah melalui pembekalan (Training of Trainers/ToT) terhadap perangkat desa dan edukasi oleh perangkat desa kepada masyarakat (Training of Community /ToC).
Untuk diketahui, program Desaku Cakap Keuangan dilakukan oleh OJK bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
