Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. buka suara seiring dengan rampungnya due dilligence atau uji tuntas yang dilakukan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dalam proses pemisahan unit usaha syariah (UUS).
UUS BTN termasuk yang diwajibkan untuk berpisah dari induk seiring besarnya aset yang dimiliki.
Seperti diketahui, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu memperkirakan proses uji tuntas bakal kelar April ini. Adapun, keputusan terkait keberlanjutan proses akuisisi akan diambil pada waktu yang sama.
Corporate Secretary Bank Muamalat Hayunaji menyebut saat ini proses due diligence antara Bank Muamalat dan BTN Syariah masih terus berjalan.
“Terkait dengan tindaklanjutnya, kami akan mengikuti strategi dan arahan dari Pemegang Saham Pengendali Bank Muamalat, [Badan Pengelola Keuangan Haji/BPKH],” ujarnya pada Bisnis, Selasa (23/4/2024)
Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengatakan saat ini proses akuisisi Bank Muamalat oleh BTN sedang dibahas di internal BPKH.
Baca Juga
"Setelah pembahasan di dalam, nanti kami sampaikan. Kami ikuti saja, karena ini juga ada dinamika di DPR, kami ikuti di stakeholder," ujarnya setelah acara Mini Talkshow Bank Mega Syariah dan BPKH di Jakarta pada Rabu (3/4/2024).
Kabar masuknya BTN ke Bank Muamalat terjadi di tengah upaya BPKH mengurangi porsi kepemilikan saham di Bank Muamalat. Saat ini, BPKH tercatat menggenggam 82,65% saham Muamalat.
Selain itu, langkah akuisisi terjadi di tengah upaya Bank Muamalat untuk melantai di bursa atau listing saham.
Bank Muamalat memang telah menyandang status sebagai perusahaan terbuka sejak 1993, tetapi hingga kini sahamnya belum tercatat di bursa.
"Kalau kami [BPKH] memang dorong perbankan syariah lebih terbuka. Bank Muamalat diusahakan listing, tapi tergantung OJK [Otoritas Jasa Keuangan] kami ikuti saja," ujarnya.
Rencana listing Bank Muamalat awalnya ditargetkan rampung pada akhir 2023. Namun, rencana tersebut urung terlaksana hingga awal 2024 karena kendala pemegang saham yang berasal dari jamaah haji belum tercatat sepenuhnya.
Pada saat terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan saat ini tahapan-tahapan dalam rencana aksi korporasi tersebut masih berlangsung.
"Berbagai tahapan tersebut tentunya memerlukan perencanaan dan diskusi yang mendalam diantara kedua belah pihak, sehingga diperlukan waktu yang cukup dalam setiap tahapannya," kata Dian dalam jawaban tertulis, pada Kamis (4/4/2024).
Pada waktunya, OJK akan memproses perijinannya setelah aksi korporasi diajukan kepada otoritas.
Menurut Dian, selain rencana akuisisi Bank Muamalat oleh BTN, hingga saat ini belum ada bank syariah lain yang mengajukan untuk melakukan aksi korporasi.
"Bank-bank yang memenuhi syarat masih melakukan analisis internal dan skenario konsolidasi yang akan dilakukan," ujarnya
