Bisnis.com, JAKARTA - Dampak signifikan pelonggaran aturan loan to value yang diinisiasi Bank Indonesia diproyeksikan baru terasa mulai awal tahun depan.
Pada tahun ini, pelonggaran kebijakan makroprudensial tersebut dinilai hanya akan mengerek pertumbuhan kredit pemilikan rumah sebesar 1%.
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Yati Kurniati mengatakan pelonggaran aturan loan to value (LTV) tersebut dilakukan untuk memberi kesempatan masyarakat untuk memiliki rumah.
Dengan aturan ini, diharapkan dapat mendorong permintaan terhadap perumahan dan menjadi pemicu peningkatan kredit pemilikan rumah (KPR).
Apalagi, lanjut Yati, penurunan daya beli masyarakat akibat perlambatan ekonomi, menyebabkan prioritas untuk mengajukan KPR ikut tergeser. Buktinya, hingga Juni 2015, bank sentral mencatat pertumbuhan KPR hanya sebesar 6,5% secara tahunan (y-o-y).
“Dengan LTV dampaknya kami harapkan tahun ini [pertumbuhan KPR] naik 1%. Jadi triwulan IV baru pertumbuhan KPR mulai terasa peningkatannya, tapi efek signifikan pada 2016,” jelas Yati, Kamis (6/8/2015).
Kenaikan yang belum signifikan tersebut, menurut Yati, disebabkan relaksasi kebijakan LTV lebih berdampak pada sisi penawaran. Sementara itu, kenaikan dari permintaan tetap bergantung pada pendapatan masyarakat yang ditopang pertumbuhan ekonomi.
Direktur Consumer Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Hery Gunardi mengatakan pada tahun ini pertumbuhan KPR di perseroan pun masih landai.
Dengan langkah bank sentral melonggarkan LTV, tambah Hery, dampak pada pertumbuhan KPR baru akan terasa pada akhir tahun ini. “Impactakhir tahun baru kelihatan,” tutur Hery.
Direktur Konsumer Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Anggoro Eko Cahyo mengatakan momentum keluarnya aturan pelonggaran LTV yang terjadi di masa lebaran membuat dampak dari relaksasi tersebut tak begitu terasa. Sebab, masyarakat lebih fokus mempersiapkan perayaan hari raya dibanding mencari unit rumah.
Seusai lebaran, Anggoro memprediksi bisnis KPR bakal naik bertahap mengingat kondisi ekonomi yang masih mencatatkan perlambatan.
“Dan masih ada ketentuan inden, sehingga akan sulit juga. Jadi kami harapkan inden bisa direlaksasi juga,” kata Anggoro.
Data resmi emiten berkode saham BBNI ini mencatat pada kuartal II/2015, sektor KPR mendominasi kredit konsumer di perseroan atau sebesar 61,9% dari total pinjaman di segmen konsumsi.
Namun, pada paruh pertama tahun ini, KPR tercatat baru tumbuh 1,2% y-o-y dari Rp32,69 triliun menjadi Rp33,09 triliun.
