Bisnis.com, JAKARTA-- Bank Jateng cukup aktif memanfaatkan transaksi repurchase agreement (repo) untuk mengelola likuiditas yang cukup ketat sepanjang tahun lalu.
Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengan Dwi Agus Pramudya mengatakan langkah itu dilakukan melalui mekanisme global repurchase agreement (GMRA).
“Jumlah outstanding transaksi repo per 31 Desember 2018 sebesar Rp2,6 triliun. Hal ini dilakukan Bank Jateng selain untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, juga dalam rangka mendukung pendalaman pasar uang, pasar obligasi, dan efektivitas transmisi kebijakan moneter,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (31/1/2019).
Di sisi lain, dia mendukung langkah Bank Sentral untuk mengubar rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) menjadi 4% dari Dana Pihak Ketiga (DPK), dari sebelumnya 2%. PLM, lanjutnya, dapat jaminan bagi perbankan melakukan repo surat berharga ke Bank Indonesia.
“Dengan dinaikkan porsi yang bisa direpokan dari 2% menjad 4%, seluruh surat-surat beharga yang dimiliki bank untuk pemenuhan PLM bisa menjadi underlying repo ke BI.
Hal ini membuat perbankan menjadi lebih leluasa dan fleksibel dalam mengelola likuiditasnya, termasuk di pasar uang antarbank,” tuturnya.
Baca Juga
Selain mengandalkan fasilitas repo, perseroan juga banyak mengandalkan sumber pendanaan lainnya untuk menjaga likuiditas.
Diantaranya, dengan menerbitakan serfitkat deposito, medium term notes (MTN), obligasi, maupun kerja sama dengan perbankan melalui Pasa Uang Antar Bank (PUAB) sesuai dengan kondisi yang tengah dihadapi oleh perseroan.
Berdasarkan laporan keuangan Desember 2018, perseroan mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 7,15% secara tahunan menjadi Rp43,13 triliun. Adapun, penghimpunan DPK hanya tumbuh 1,82% menjadi Rp42,72 triliun.
Ketatnya likuiditas membuat perseroan memaksimlkan asetnya. Pada Desember 2017, perseroan tidak memiliki aset dalam bentuk surat beharga yang direpokan.
Pada Desember 2018, penempatan dana pada Bank Indonesia, dan bank lain menurun, sedangkan total aset surat berharga meningkat.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo meminta bank-bank daerah untuk aktif melakukan transaksi repo. Paling tidak transaksi tersebut diharapkan mencapai 4% dari DPK.
Menurut Perry, dengan aktifnya seluruh BPD melakukan transaksi repo maka cadangan likuiditas pun akan lebih besar. Oleh karena itu, tekanan kenaikan suku bunga acuan diharapkan tidak akan menjalar ke suku bunga kredit.
"Kami sudah lakukan pelonggaran GWM [Giro Wajib Minimim] kami juga banyak lakukan term repo. Jadi mbok ya BPD itu 4% DPK direpokan saja, jadi nanti kalau suku bunga naik, suku bunga kredit bisa ditahan" katanya.
Menurut Perry, permintaan tersebut juga sekaligus sebagai upaya perbaikan likuiditas ke depan. Dia menyampaikan, Bank Sentral saat ini setiap hari rutin mengecek dan membuka setiap kondisi likuiditas bank per kelompok bank umum kategori usaha atau BUKU.
Perry menambahkan dalam hal ini pihaknya sangat menaruh harapan yang besar bagi BPD mengingat tingginya peluang yang masih bisa didapat jika para BPD lebih aktif melakukan transaksi.
