Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo memaparkan lima bauran kebijakan bank sentral yang akan terus disinergikan pada 2022, yang merupakan bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian.
Pertama, kebijakan moneter bank sentral akan diarahkan untuk menjaga stabilitas, seiring dengan risiko meningkatnya tekanan instabilitas pasar keuangan global dari normalisasi kebijakan moneter the Fed dan sejumlah negara maju.
“Kebijakan moneter BI pada 2022 akan lebih diarahkan untuk pro-stability, baik pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar, maupun stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” katanya dalam acara Pertemuan Tahunan BI, Rabu (24/11/2021).
Dia mengatakan, normalisasi kebijakan moneter akan dilakukan secara sangat hati-hati dan terukur agar tidak mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional.
Sementara, empat instrumen kebijakan lainnya pada 2022 kata Perry akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).
Instrumen kedua, yaitu kebijakan makroprudensial yang akan diarahkan tetap longgar, bahkan diperluas untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna percepatan pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan ekonomi dan keuangan hijau.
Baca Juga
Ketiga, digitalisasi sistem pembayaran akan terus diperluas untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional, antara lain melalui penguatan konsolidasi industri, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang modern, termasuk perluasan QRIS.
Keempat, akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai dengan Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan, pembangunan infrastruktur pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.
Kelima, program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi-keuangan syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.
