Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau Small Medium Enterprise (SME) di Indonesia ibarat gadis nan cantik rupawan. Pesonanya menebar ke hati siapapun, industri perbankan nasional yang ingin meminangnya.
Bagi pelaku industri perbankan nasional, sektor ini tetap menjadi idola. Rata-rata perbankan di Indonesia berbondong masuk ke bisnis menengah bawah ini dengan menawarkan layanan perbankan maupun fasilitas pembiayaan.
Bank Indonesia (BI) juga mewanti-wanti melalui penerbitan regulasi supaya perbankan di Indonesia menyalurkan minimal 20% dari portofolio kreditnya kepada sektor UMKM.
Arahan ini bukan sekedar mengusung tujuan menggerakkan sektor riil, tetapi menjadi bukti sahih bahwa industri kecil menengah di Tanah Air mampu menjadi penopang ekonomi.
Bahkan, sektor UMKM ini pula yang kerap disebut sebagai ‘dewa’ yang menyelamatkan perekonomian nasional dari hantaman badai krisis ekonomi.
Hingga Februari 2013, BI mencatat penetrasi pembiayaan kepada sektor UMKM di Indonesia mencapai Rp540,69 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 9,19 juta rekening nasabah.
Jumlah kredit yang disalurkan tersebut setara dengan 19,36% dari total outstanding kredit perbankan pada bulan pertama 2013 senilai Rp2.792,05 triliun.
Menarik dicermati, ketika bank dalam negeri serta merta menyerbu sektor UMKM ini, beberapa bank pelat merah seperti PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) tengah bergerilya menyasar pasar baru.
Pasar yang disasar bukan lagi sekedar pelaku ekonomi UMKM domestic. Tak tanggung-tanggung, investor asing dengan level usaha SME pun menjadi incaran.
BNI baru saja menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan salah satu pengembang penyedia Kawasan Industri PT Suryacipta Swadaya terkait rencana relokasi pelaku industri asal Jepang.
Direktur Utama BNI Gatot M. Suwondo mengatakan kerja sama yang dibangun tersebut untuk menciptakan peluang usaha bagi rencana relokasi pelaku industri asal Jepang ke Indonesia.
"Mereka ini levelnya SME. Di Jepang, kalau industri besar melakukan relokasi usaha, maka industri pendukung yang kecil-kecil juga ikut pindah," ujarnya.
Sejauh ini, BNI mengaku telah menyalurkan pembiayaan kepada 200 pelaku usaha kecil dan menengah asal Jepang yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia dengan jaminan dari regional bank setempat.
"Mekanismenya b to b [business to business]. Bank regional di Jepang memberikan garansi terhadap nasabahnya yang ada di Indonesia," katanya.
Sebagai bank garantor di Jepang, BNI memiliki lini usaha perbankan patungan bersama Mizuho Corporate Bank dan Sumitomo Mitsui Banking.
Gatot mengaku semenjak BNI membuka Japan Desk yang melayani nasabah Jepang, kantor perwakilan BNI di Tokyo telah memperoleh penempatan dana tak kurang dari US$75 juta sejak 6 bulan desk tersebut beroperasi.
Plafon pembiayaan SME di bank tersebut mulai maksimum sampai dengan US$1 juta untuk level usaha kecil, sementara usaha menengah plafonyya di atas US$1 juta sampai dengan US$10 juta.
Bukan hanya BNI, bank pemerintah yang selama ini dikenal penguasa pasar kredit mikro, BRI pun turut mengincar sektor UMKM yang dimainkan oleh pengusaha luar negeri. Negara tujuannya yakni Korea Selatan (Korsel).
Direktur BRI Soleiman Arif Arianto menuturkan pertumbuhan industri asal Korsel di Indonesia berkembang pesat. "Beberapa jaringan mereka di Indonesia tentu butuh pengembangan usaha dan lainnya. Kami akan berikan fasilitas kredit kepada mereka,” tuturnya.
Dia menjelaskan BRI bekerja sama dengan Industrial Bank of Korea (IBK) yang selama ini menjadi bank koresponden untuk mendukung kegiatan transaksi perseroan di Korsel.
"Ini hanya untuk memitigasi risiko. Kami berikan pembiayaan kepada pengusaha Korsel di Indonesia dengan garansi dari bank di Korsel," ungkapnya.
Menurut Soleiman BRI telah membuka akses pembiayaan kepada perusahaan garmen asal Korsel yang beroperasi di Indonesia.
Ekonom Universitas Atma Jaya Jakarta A. Prasetyantoko menilai industri perbankan nasional masih memiliki prospek cerah di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup baik.
Menurutnya dengan asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi di level 6% per tahun dalam kurun waktu 4—5 tahun ke depan, semestinya pasokan likuiditas di perbankan nasional bukan lagi menjadi masalah yang patut dikhawatirkan.
Justru ketika bank mulai kelebihan likuiditas, dia menuturkan tantangan selanjutnya menyangkut akses masyarakat terhadap pembiayaan. “Jika perbankan nasional melakukan revolusi terhadap akses pembiayaan, maka distribusi likuiditas akan terpecahkan,” katanya.
Maka tak heran jika banyak bank yang saat ini mengincar sektor UMKM sebagai pangsa pasar baru pembiayaan mereka.
