JAKARTA – Kementerian BUMN menyiapkan roadmap pembentukan bank BUMN Syariah yang terbagi dalam tiga tahap dan dimulai dengan konsolidasi anak usaha bank BUMN.
Gatot Trihargo, Deputi Bidang Usaha Jasa dan Keuangan Kementerian BUMN, mengatakan roadmap ini dihasilkan dari banyaknya opsi dalam membentuk bank syariah nasional.
Pada tahap I dilakukan konsolidasi dari anak usaha Bank BUMN.
Saat ini ada empat bank syariah yang menjadi anak usaha BUMN, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah dan Unit usaha Syariah BTN.
“Sebanyak 3 bank umum syariah dan 1 unit usaha syariah merger atau konsolidasi menjadi bank syariah nasional yang sahamnya dimiliki bersama oleh Bank Bumn,” jelasnya paparan Diskusi Menanti Bank BUMN Syariah, Rabu (8/5/2013).
Selain merger, lanjutnya, juga akan dilakukan penguatan modal dengan sinergi Bank BUMN dan salah satu BUMN Asuransi.
“Alternatif ini lebih mudah dan cepat dilakukan serta signifikan dapat meningkatkan penetrasi pasar perbankan syariah,” jelasnya.
Pada tahap 2 adalah pengembangan pengalihan atau konversi Bank Bumn menjadi bank syariah.
“Harus ada kajian yang tepat bank BUMN mana yang akan dikonversi menjadi bank syariah,” jelasnya.
Bank syariah hasil konversi itu kemudian akan dimerger dengan Bank Syariah yang lahir pada tahap I, yakni konsolidasi anak usaha Bank BUMN.
Pada tahap ini dilakukan seiring dengan reformasi Bank BUMN konvensional menjadi hanya dua bank dari saat ini empat bank.
Dua Bank BUMN tersebut akan dibagi fokus bisnisnya, yakni bank pertama fokus pada korporasi, internasional dan infrastruktur. Adapun bank kedua fokus pada usaha mikro, kecil, dan menengah dan perumahan
“Effort untuk melakukan konversi tidak mudah karena semua bank sudah go publik namun masih memungkinan untruk dilakukan,” ujarnya.
Tahap selanjutnya adalah penguatan permodalan bagi Bank BUMN Syariah dengan initial public offering (IPO).
“Go publik sebagai akselarasi pertumbuhan bank bumn syariah agar struktur modal menjadi lebih kuat dan sekaligus mempersiapkan persaingan yang lebih ketat dengan diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean,” ujarnya.
