Bisnis.com, JAKARTA – Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara menawarkan program reposisi peran kantor perwakilan bank sentral di daerah seiring perpindahan wewenang pengawasan perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan mulai awal tahun depan.
Menurutnya, kantor perwakilan BI di daerah bisa menjadi koordinator pengendalian inflasi bersama dengan pemerintah daerah. “Seharusnya, daerah juga memiliki target inflasi yang dimasukan dalam KPI [key performance index] mereka,” ujarnya dalam fit and proper test Selasa, (3/9/2013).
Dalam fit and proper test tersebut, Mirza mengaku baru tahu bila daerah tidak memiliki target inflasi seperti pemerintah pusat. Hal tersebut menjadi perhatian dari Anggota Komisi XI dari PDI Perjuangan Dolfie OFP.
“Problem bahwa daerah tidak punya target inflasi. Mereka hanya mengumpulkan data melakukan diskusi demi memuaskan kemampuan intelektual teman BI di daerah,” ujar Dolfie.
Mirza menambahkan peran menjaga inflasi di daerah juga memerlukan kontribusi dari pemerintah. Pasalnya, sebagian besar inflasi disebabkan karena faktor suplai barang yang tidak belum bisa mengimbangi permintaan. “Penguatan produksi barang dan distribusi merupakan wewenang dari Pemda,” tuturnya.
