Bisnis.com, JAKARTA--Meskipun utang luar negeri dinilai masih berada pada posisi yang aman, Wakil Menteri Keuangan I Anny Ratnawati menilai, perlu kerja sama antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memitigasinya..
“Jadi intinya ini harusnya menjadi penguat bagi kita untuk komunikasi yang lebih baik. Tidak hanya Kementerian Keuangan, BI, tetapi juga OJK,” ujarnya seperti dilansir laman Kemenkeu, Selasa (25/2/2014).
Berdasarkan data BI, Debt Service Ratio (DSR) kuartal IV-2013 utang luar negeri mencapai 52,7% atau meningkat bila dibandingkan dengan DSR kuartal III-2013 yang baru 39,10% . DSR sepanjang 2013 tercatat 42,7%.
Peningkatan DSR tersebut, menurut Wamenkeu I tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Yang perlu dilakukan, katnya, adalah merapikan utang swasta.
“Me-review, termasuk apakah swasta yang memiliki utang, baik luar negeri ataupun domestik, memiliki kemampuan membayar, yang bisa dilihat dari laporan keuangan,” terangnya.
Anny mengungkapkan, ke depan DSR akan menjadi panduan untuk melihat komposisi utang swasta dan pemerintah. Untuk utang pemerintah sendiri, katanya, sudah cukup jelas, karena memiliki mekanisme reprofiling dan buyback serta jadwal penerbitan.
Sementara, utang swasta, lanjutnya, perlu dilihat lebih mendalam lagi. “Sejauh mana pinjaman luar negeri ini diinvestasikan pada bisnis mereka. Ini yang harus dimonitor, kemudian nanti link-nya kita bisa kerja sama, tidak (hanya) dengan Kementerian Keuangan-Bank Indonesia saja, tetapi dengan OJK.”
Menurutnya, kerja sama dengan OJK perlu dilakukan karena banyak perusahaan go public yang melakukan pinjaman luar negeri. OJK nantinya dapat melakukan mitigasi dampak dari utang perusahaan terhadap keuangannya, karena memiliki data perusahaan.
“OJK yang punya data industri dan perusahaan go public. Dan OJK sudah melakukan review sekarang, dan memitigasi perkembangan utang dan kemampuan membayar masing-masing perusahaan. Jadi komunikasi ini harus lebih baik ke depan,” jelasnya
