Bisnis.com, JAKARTA - Pekerja seks di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah persoalan dalam mengakses pelayanan asuransi sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Hana, Program Officer Organisasi Perubahan Sosial Indonesia, mengatakan salah satu persoalan tersebut adalah kartu identitas yang dapat dipakai di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas.
“Dalam implementasi JKN [Jaminan Kesehatan Nasional], masih ada yang tidak bisa askes Puskesmas karena katanya harus sesuai dengan domisili,” katanya ketika ditemui Bisnis, Selasa (22/4/2014).
Menurut Hana, pekerja seks pada umumnya memiliki mobilitas yang tinggi dan jarang menetap di satu wilayah tertentu. BPJS Kesehatan diharapkan turut memikirkan persoalan seperti itu yang masih ditemui di lapangan.
Hana berharap pekerja seks dapat menggunakan fasilitas kesehatan seperti puskesmas tidak hanya di tempat tertentu sesuai domisili yang tertera KTP.
Untuk diketahui, BPJS Kesehatan menyelenggarakan asuransi sosial untuk semua warga negara sejak 1 Januari 2014. Lembaga negara tersebut merupakan hasil pembubaran PT Askes.
