Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah pelaku bisnis asuransi kendaraan menilai kebijakan pembatasan kendaraan oleh pemerintah DKI Jakarta akan menghambat pertumbuhan premi asuransi kendaraan bermotor.
Guna mengantisipasi hal tersebut pengusaha pun berupaya mengoptimalkan pendapatan premi dari luar Jakarta yang tumbuh akibat dorongan proyek infrastruktur pemerintah.
"Pasti ada dampaknya [penurunan pendapatan premi dari pembatasan jumlah kendaraan] tetapi [saat ini pembatasan] kan hanya di Jakarta," ujar Kepala Direktorat Motor Car, Accident and Health PT Asuransi Central Asia (ACA) Eduardus Agus SD seperti dikutip Bisnis.com, Selasa (13/1/2015).
Menurut Eduardus pihak ACA akan membidik peluang di luar Jakarta yang diyakini terus tumbuh. Optimisme ini seiring dengan rencana pemerintah yang akan memperbaiki infrastruktur secara besar-besaran dalam 5 tahun mendatang sehingga akan memicu pertumbuhan jumlah kendaraan.
"Bila kebijakan berdampak terhadap menurunnya penjualan kendaraan, tentunya akan memberikan efek juga kepada industri asuransi," katanya.
Dia menuturkan komposisi pendapatan premi ACA paling besar berasal dari asuransi kendaraan bermotor sebesar 40%, asuransi kebakaran 30%, dan sisanya bervariasi mulai dari asuransi pengangkutan, kesehatan hingga alat berat. Hingga 2014, ACA memiliki 3.500 agen yang tersebar di seluruh Indonesia serta memiliki hampir 2.000 mitra.
Sekretaris Perusahaan PT Citra Tirta Mulia atau Citifin Multi Finance Syariah M. Yulian Ma’mun mengatakan salah satu contoh kebijakan yang membuat pertumbuhan industri melambat adalah naiknya batas uang muka yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertindak sebagai regulator. Akibatnya sepanjang 2014 pembiayaan tertekan.
Dia berharap pemerintah kembali membuat kebijakan yang dapat memacu perkembangan industri, salah satunya adalah perubahan kebijakan uang muka.
OJK menyebutkan pertumbuhan industri pembiayaan terus melambat. Jika ditelusuri, perlambatan aset industri pembiayaan mulai terjadi sejak 5 tahun terakhir. Aset multifinance terus menyusut mulai 32% per Desember 2010, 26% per November 2011, sampai Desember 2012 tinggal 17%.
Seperti yang diketahui pemerintah DKI Jakarta tengah menggodok sejumlah aturan untuk membatasi jumlah kendaraan yang melintas di jalanan Ibu Kota. Saat ini sudah berlaku pelarangan melintas sepeda motor dari Medan Merdeka hingga Bundaran Hotel Indonesia.
Rencananya pelarangan sepeda motor diterapkan diseluruh ruas jalan yang dilalui angkutan massal Trans Jakarta. Selain itu untuk mengendalikan jumlah kendaraan roda empat, pemerintah akan menerapkan jalan berbayar (ERP) di sejumlah jalan strategis. Akan dilakukan pula pembatasan umur kendaraan serta pajak progresif.
