Bisnis.com, PADANG—Otoritas Jasa Keuangan menyatakan belum satupun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mengurus izin di Sumatra Barat, padahal LKM sudah harus mengantongi izin tahun ini.
Plh Kepala OJK Perwakilan Sumbar Bob Haspian menyebutkan sampai saat ini belum satupun LKM di daerah itu yang mengurus izin, meski potensi jumlah LKM mencapai 2.500 unit.
“Sudah ada sejumlah LKM yang direncanakan segera dikukuhkan, juga sudah banyak yang konsultasi ke OJK. Cuma sampai saat ini memang belum ada izin yang dikeluarkan,” katanya, Selasa (27/9/2016).
Dia mengatakan masih ada keraguan pengelola LKM untuk mengajukan izin ke OJK, karena adanya persyaratan yang harus dipenuhi.
Misalnya, soal persyaratan pengurus dan besaran modal yang harus dipenuhi. Karena, sebagian besar LKM di daerah itu masih dalam skala kecil dan harus digabungkan atau merger untuk dikukuhkan sebagai LKM yang mengantongi izin OJK.
Data parsial yang diinventarisir OJK setempat mencatatkan jumlah LKM di Sumbar dalam bentuk Bank Desa, Bank Pasar, BMT, Koperasi Simpan Pinjam, maupun Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) sedikitnya 2.223 unit.
Namun, jumlah itu masih potensial bertambah mengingat banyaknya jumlah lembaga keuangan di masyarakat, baik yang dikelola mandiri maupun melalui binaan pemda dan lembaga lainnya.
Bob mengharapkan peran pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Akselerasi Keuangan Daerah (TPAKD) bisa mendorong LKM di sejumlah daerah mengurus perizinan ke OJK.
“TPAKD ini kan baru. Kami segera akan merapatkan program kerja, nanti LKM akan dimasukkan sebagai prioritas kerja,” ujarnya.
Adapun, sesuai UU No.1/2013 tentang LKM, disebutkan lembaga yang menjalankan usaha keuangan seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, hingga BMT wajib mengajukan izin usaha ke OJK, sebagai lembaga pengawas yang ditetapkan undang-undang.
Sebagai tindak lanjut, OJK mengeluarkan POJK No.12/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan LKM, POJK No.13/2014 tentang penyelenggaraan usaha LKM dan POJK No.14/2014 tentang pembinaan dan pengawasan LKM, sebagai acuan pelaksanaan pengawasan terhadap LKM.
Sesuai aturan itu, LKM diharuskan mengurus izin sampai 8 Januari 2016. Jika setelah itu ditemukan ada LKM yang beroperasi tanpa izin OJK, maka akan diberikan sanksi.
“Memang pengurusan izin untuk pengukuhan sampai 2016, tetapi tetap ada relaksasi, karena kan baru. Targetnya tahun 2018 semua LKM memang harus memiliki badan hukum,” katanya.
