Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Bank Daerah atau Asbanda menilai pemerintah daerah bertanggung jawab mendongkrak permintaan kredit bank pembangunan daerah.
Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melibatkan bank-bank daerah dalam pembiayaan proyek pemerintah daerah.
Ketua Umum Asbanda Kresno Sediarsi mengatakan, permintaan kredit bank pembangunan daerah (BPD) tidak akan terkerek jika hanya mengandalkan realisasi proyek pemerintah pusat. Pasalnya, proses lelang berjalan kalah cepat sehingga pelaksanaan proyeknya pun lebih lambat.
“Harus proyek pemda yang mendorong permintaan kredit BPD, harus pemda sendiri yang mendorong daerah karena mereka proses lelang [lebih cepat] selesai sejak kuartal I/2017, seperti di Pemda DKI,” tuturnya di sela seminar bertajuk Risiko Likuiditas Perbankan 2017, Rabu (3/5/2017).
Kresno yang juga menjabat Dirut BPD DKI Jakarta menuturkan, Pemda DKI Jakarta sudah menyelesaikan sejumlah proses lelang proyek infrastruktur pada kuartal I/2017. Oleh karena itu, idealnya pada kuartal kedua tahun ini sudah mulai realisasi.
BPD DKI Jakarta mengaku sekarang ada proyek infrastruktur pemda yang sudah kelar lelang senilai antara Rp4,5 triliun – Rp5 triliun. Namun demikian, diakui Kresno bahwa tidak semua pemda bisa cepat menyelesaikan lelang seperti Pemda DKI Jakarta.
Kresno mengakui, ketergantungan BPD terhadap penempatan dana pemda sekarang masih terbilang tinggi mencapai 70% secara rerata. Kondisi ini menyebabkan perbankan daerah rentan mengalami pengetatan likuiditas manakala pemda sedang dalam musim menarik dananya.
