Bisnis.com, SURABAYA - Bank Indonesia akan melakukan revisi terhadap ketentuan uang elektronik untuk mengakomodasi prinsip syariah. Ketentuan uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
Direktur Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan, pihaknya akan melakukan revisi tentang ketentuan uang elektronik untuk mengakomodasi prinsip syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut, penerbit elektronik wajib menempatkan dana mengendap dalam uang elekrtonik pada Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4 yang memiliki modal minimum sebesar Rp30 triliun.
Adapun, bank-bank yang masuk dalam kategori BUKU 4 di Indonesia yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia ( Persero) Tbk., PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., dan PT Bank CIMB Niaga Tbk..
"Nah, bagaimana dengan syariah? Nanti akan ada revisi untuk mengakomodasi syariah. Yang akan kami revisi untuk syariah harus masuk di situ," katanya pada Kamis (13/12/2018).
Dia mengatakan, revisi ini untuk mengkomodasi masyarakat yang ingin menggunakan prinsip syariah dalam setiap transaksinya. Bank Indonesia berupaya agar dana mengendap tidak hanya bisa disimpan di bank konvensional, tetapi juga di bank yang menerapkan prinsip syariah.
"Saat ini persisnya masih digodok dengan berbagai macam pertimbangan. Apakah harus BUKU IV Syariah?," katanya.
Baca Juga
Dalam PBI tentang uang elektronik, pasal 77 ayat (2) menyebut, bagi penerbit berupa bank umum syariah, unit usaha syariah, atau lembaga selain bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, penempatan dana float dilakukan pada rekening giro unit usaha syariah dari bank umum yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 atau pada bank umum syariah yang memiliki hubungan kepemilikan dengan bank umum yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4.
