Bisnis.com, JAKARTA — Apa yang sedang ramai menjadi pembicaraan publik saat ini? Kalau soal Pemilu 2019, rasanya sudah biasa. Itu sudah ramai sejak 6 bulan lalu.
Hal yang paling menjadi sorotan dan memprihatinkan yakni tertangkapnya sejumlah elite partai politik dan direksi perusahaan BUMN oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus suap dan gratifikasi.
Romahurmuziy, ketua umum partai kena tangkap KPK. Kemarin, anggota DPR Bowo Sidik Pangarso juga ditangkap KPK. Beberapa direksi BUMN juga terjerat kasus.
Saya kadang berpikir, mereka korupsi jangan-jangan karena baca tulisan saya soal pentingnya kolaborasi, hehehe. Kalau kasus itu kolaborasi untuk sama-sama masuk penjara, membuat malu institusi dan keluarga. Padahal prinsip kolaborasi adalah kemakmuran bersama. Bukan petaka bersama.
Saya pernah menulis juga sifat uang adalah kekuasaan. Jika pemegang tampuk kekuasaan tidak memiliki pemahaman arti uang dan kekuasaan, ujungnya masalah.
Sebuah kekuasaan itu berujung kepada uang. Namun bukan berarti uang sogokan. Bentuk kerja sama itu tidak seperti zero sum game. Artinya tidak mesti si A diuntungkan maka pihak lain B dikalahkan. Tidak begitu. Sebab bilamana kebijakan diambil seperti ini, laporan ke KPK ya masuk terus.
Kebijakan ekonomi itu mestinya expanding wealth. Belanja yang sehat, belanja yang menyejahterakan. Misalnya kontribusi pengembang digunakan untuk membangun jembatan. Masyarakat umum puas, sejahtera. Makin makmur mengurangi kemacetan. Developer pun puas.
Banyak inisiatif kontribusi pengembang digunakan untuk membangun gedung asrama polisi dan TNI. Inisiatif bagus ini menyejahterakan anggota.
Saat ini dibutuhkan rumah subsidi sebanyak 300.000 untuk anggota koramil dan bintara polisi. Maka birokrasi misalnya bisa mengambil inisiatif untuk membantu urusan ini. Daripada kongkalikong dengan importir.
Pejabat harus melek solusi problem kemiskinan. Misalnya, bagaimana caranya menyediakan rumah subsidi, masa persiapan tugas kemasyarakatan tadi. Bila problem seperti ini tidak dipikir, tidak dicari solusi nya, maka tidak tercipta solusinya. Tidak ada expanding wealth.
Maka sekarang tuntutan di era sekarang adalah kepala daerah, politisi, direksi BUMN dan lainnya adalah kreativitas. Menciptakan nilai tambah tanpa melanggar aturan.
Enggak bisa untung dong? Saya jawab bisa. Untung itu kan ukurannya bisa berbeda-beda. Untung sedikit dengan volume pekerjaan rutin, tentu juga bisa menjadi nilai keuntungan yang besar.
Untung karena masih ada proyek yang bisa dikerjakan, bisa memberi pekerjaan bagi banyak orang, itu juga menenteramkan hati.
Untung karena berhubungan dengan bos BUMN, kepala daerah,birokrasi pemerintah, yang punya channel lain dan membuka jalan rezeki lain, itu untung berlipat yang tak bisa ditolak. Kalau sekali kerja untung banyak, lalu masuk penjara, ya buat apa.
Penulis
Ir Goenardjoadi Goenawan, MM
Coach New Money-Motivator Uang
Untuk pertanyaan dan informasi buku elektronik terbaru, bisa diajukan melalui alamat: [email protected]
