Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan industri keuangan syariah adalah raksasa yang sedang tidur. Oleh karena itu, pemerintah sangat serius untuk membangkitkan industri keuangan syariah dengan melebur seluruh bank syariah milik negara.
Selain itu, Jokowi menilai industri keuangan syariah harus didukung dengan pengembangan ekonomi syariah. Pasalnya, sejumlah industri yang berbasis sektor rill di Indonesia memiliki potensi tinggi.
“Negara kita punya banyak produk halal unggulan. Produk makanan, kosmetik, fashion,” kata Jokowi dalam pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival 2020 secara virtual, Rabu (28/10/2020).
Jokowi berharap Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dapat menjadi pusat ekonomi syariah di tingkat global.
Pengembangan industri halal pun harus dilakukan secara komprehensif untuk mencapai hal tersebut. Ekosistem, regulasi, hingga sumber daya manusia perlu dibenahi dan dipersiapkan dengan baik.
Menurut Jokowi, Indonesia harus menangkap peluang dengan baik. Industri syariah tidak hanya diminati oleh negara dengan mayoritas muslim, tetapi juga negara lain seperti Jepang, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat.
Pemerintah dalam hal itu telah memiliki Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk mengakselerasi pertumbuhan keuangan ekonomi dan syariah.
Sejumlah strategi besar telah disiapkan seperti, melakukan penguatan halal value chain, penguatan keuangan Islam, penguatan usaha mikro, kecil, menengah, dan penguatan ekonomi digital.
Adapun, proses peleburan atau merger bank syariah milik negara saat ini tengah berjalan. Seluruh proses diperkirakan rampung pada kuartal I/2021.
Secara legal pada Februari 2021 nanti, bank hasil merger BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan BNI Syariah akan memiliki total aset senilai Rp220 triliun hingga Rp225 triliun.
Aset bank gabungan diproyeksikan akan melesat hingga Rp390 triliun atau naik 73,3 persen pada 2025. Pertumbuhan aset ini seiring dengan pembiayaan yang akan mencapai Rp272 triliun dan penghimpunan dana senilai Rp335 triliun pada 2025.
