Bisnis.com, JAKARTA - Perbedaan pendapatan antarpara pegiat ekonomi syariah nasional tergolong cukup panas dalam sepekan terakhir. Tak sekadar adu silat, ancaman untuk menarik dukungan jelas terlihat jelang bulan-bulan akhir peresmian PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Meski cukup panas, perdebatan saat ini masih sangat dinamis dan belum banyak yang tahu bagaimana akhir dari adu argumentasi ini.
Bisnis berkesempatan mewawancarai langsung Komisaris Independen terpilih PT Bank Syariah Indonesia Tbk. M Arief Rosyid Hasan, Jumat (18/12/2020).
Dalam perbincangan satu setengah jam di Tanamera Cofee bilangan Jakarta Pusat tersebut, Arief memandang perdebatan ini sangat wajar. Terlebih, bank syariah ini akan menjelma menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan aset lebih dari Rp214 triliun ini.
Bank ini juga akan diharapkan tembus ke jajaran bank syariah ternama di dunia dengan berbagai rencana aksi korporasi yang saat ini masih tengah dirancang. "Kami memandang dinamika akhir-akhir ini ya wajar. Kalau mau naik kelas tentu akan ada goncangan," katanya.
Namun, dia memastikan semua komunikasi dan perdebatan ini tidak akan terlalu berdampak signifikan pada proses mega merger. "Risiko reputasi yang timbul juga akan dimitigasi secara baik oleh manajemen yang saat ini sudah mulai berkerja," katanya.
Baca Juga
Arief pun menegaskan keberpihakan BSI terhadap pengembangan UMKM tetap tinggi. BSI juga tidak akan sekadar comply tetapi secara aktif mendongkrak porsi pembiayaan UMKM nasional.
"Namun tetap perlu diketahui, penyaluran pembiayaan itu ada proses dan pertimbangan risiko. Kepentingan nasabah penabung tetap akan diperhatikan," sebutnya.
Di samping itu, BSI merupakan peranti bagi kawula muda untuk lebih giat mendongkrak ekonomi syariah. Bagaimana pun kinerja ekonomi yang dibuat para kawula muda saat ini sudah sangat matang dan membutuhkan pembiayaan lebih lanjut.
Menurutnya, hal ini juga perlu didukung oleh SDM perbankan generasi muda yang juga mengerti risiko dan potensi bisnis sesamanya. "BSM itu punya 72,5% anak muda. mereka akan punya kesadaran untuk mengajak anak muda yang lain. Dampaknya akan sangat kuat jika mereka bekerja untuk teman generasinya."
Sebagai informasi, Arief merupakan relawan Presiden Jokowi Widodo saat Pilpres 2019. Dia pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam dan menjadi Ketua Umum PBHMI periode 2013–2015. Kini Arief aktif di Dewan Masjid Indonesia. Latar belakang pendidikannya adalah dokter gigi.
Dihubungi terpisah, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas meminta keberpihakan yang lebih tinggi untuk pengembangan UMKM. Bagiamana pun, dia berpendapat bank syariah bukan dibuat untuk go global dan lebih banyak membantu pengembangan bisnis korporasi.
"Aturan pembiayaan 20% untuk UMKM saat ini saja belum terpenuhi. Jika bank Syariah ini didorong untuk membiayai korporasi, mau jadi apa ekonomi kita. Kesenjangan ekonomi akan semakin meningkat," katanya.
Anwar pun menambahkan janji untuk multiplier effect yang lebih baik dengan pembiayaan korporasi pun tidak pernah terwujud. Korporasi selalu memiliki cara untuk melakukan monopoli bisnis yang terus mematikan UMKM.
Dia menegaskan rencana penarikan dana bukan aksi, melainkan reaksi dari tindakan pemerintah yang tidak pro-UMKM.
Sebagai informasi, aksi untuk penarikan dana dari beberapa lembaga dalam kelolaan Muhammadiyah memang cukup santer dalam beberapa pemberitaan.
Meski demikian, tak sedikit pula adanya dukungan langsung dari beberapa kelompok dalam Muhammadiyah terhadap pembentukan BSI.
Anwar pun bukan tokoh yang sepenuhnya independen. Dia memegang posisi sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Mega Syariah.
BUKAN PERKARA UTAMA
Senior Faculty LPPI Moch Amin Nurdin tak menampik isu pengembangan UMKM bukan perkara utama yang diminta oleh Muhammadiyah. Dalam aksi korporasi besar seperti ini, akan selalu ada alasan politik yang harus kuat untuk menjamin kesuksesan prosesnya.
"Memang jika ditelusuri lebih lanjut, ini lebih masalah keberpihakan pemerintah terhadap Muhammadiyah, dan memang ini perlu dirapihkan oleh pemerintah sebagai ultimate shareholder BSI," sebutnya.
Dia menyampaikan dana yang ditempatkan tidak tergolong signifikan dibandingkan dengan total daya yang telah terhimpun sejauh ini.
Namun, secara bisnis, hal ini tetap akan merugikan bagi perseroan karena tidak hanya kehilangan dana tetapi juga potensi bisnis yang dari Muhammadiyah.
"Yang bahkan sebenarnya bisnis muhammadiyah jauh lebih rapi dibandingkan dengan NU. Mereka lebih banyak diperkotaan, dan memiliki basis data dan tata kelola lebih baik," imbuhnya.
Amin bahkan memprediksi, jika komunikasi gagal dilakukan penarikan dana akan terjadi secara masif, meski tidak akan menggangu likuiditas perseroan. "Hanya, tujuan dari penempatan dana tersebut yang akan menjadi kunci jawaban dari perdebatan ini," imbuhnya.
Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat tak menampik adanya perbedaan pendapat di beberapa pemangku kepentingan.
Namun, dia menganggap hal ini merupakan sebuah tugas dari para jajaran pengurus baru untuk dapat melakukan sosialisasi dan percepatan kinerja.
"Kami tak elok untuk berkomentar. Namun, kami berharap jajaran pengurus baru cepat melakukan sosialisasi kepada semua nasabah, termasuk nasabah prioritas agar mendapat dukungan penuh dalam meningkatkan ekonomi syariah nasional," katanya.
Lebih lanjut, Emir kembali menegaskan visi baru Bank Syariah Indonesia menjadi wholesale banking tidak akan menghilangkan prioritasnya membatu pengembangan UMKM.
"Jika dilihat lebih lanjut, Direktur Utama BSI itu berasal dari segmen ritel, yang tentunya lebih paham dalam kebutuhan dari segmen UMKM," imbuhnya.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo (kedua kiri) didampingi Ketua Project Management Office Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah Hery Gunardi (kiri), Direktur Utama PT Bank BRIsyariah Tbk Ngatari (kedua kanan) dan Direktur Utama PT Bank BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo (kanan) menyampaikan keterangan pers usai penandatanganan akta penggabungan tiga bank syariah milik Himbara di Jakarta, Rabu (16/12/2020). Penandatanganan akta penggabungan ini merupakan bagian dari proses merger tiga bank syariah milik Himbara. (ANTARA)
