Bisnis.com, JAKARTA -- Pengurus PT Bank Syariah Indonesia Tbk. mengklaim telah mendapatkan dukungan dari PP Muhammadiyah.
Komisaris Independen terpilih Bank Syariah Indonesia M. Arief Rosyid Hasan menyampaikan proses komunikasi interaktif telah dilakukan dengan semua pemangku Muhammadiyah.
Dia pun menyatakan telah mendapat dukungan resmi dari ormas tersebut dan dapat menjalankan proses merger tanpa perlu kehilangan dukungan moral maupun materil.
Hal tersebut, katanya, tertuang dalam surat pernyataan pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 31/PER/I.0/A/2020 tentang Bank Syariah Indonesia untuk Keadilan dan Kemakmuran Seluruh Rakyat.
Dengan pernyataan pers itu, Arief menilai semakin terang komitmen untuk mewujudkan peri kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Karena itu, kami meyakini bahwa Muhammadiyah dan Bank Syariah Indonesia adalah aset yang akan saling menguatkan dalam menopang kebijakan ekonomi berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya, Rabu (23/12/2020).
Dia menganggap perbedaan pendapat yang terjadi sangat dinamis beberapa minggu terkahir sangat wajar. Apalagi, Bank Syariah Indonesia akan memiliki aset lebih dari Rp200 triliun dan dibutuhkan perencanaan serta keberpihakan yang matang sebelum operasionalnya.
"Semakin tinggi pohon, tentu semakin kencang juga anginnya. Jika dimaknai dalam konteks perbankan syariah, semakin banyak asetnya, semakin besar pula harapan umat dan bangs," katanya.
Dia pun menegaskan Bank Syariah Indonesia berkomitmen untuk menampung aspirasi dari para mitra dan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya bermuara pada agenda kemaslahatan.
Dihubungi terpisah, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas masih enggan berkomentar banyak terkait negosiasi yang telah berlanjut. "Belum tahu," sebutnya pendek.
Dia tetap menggarisbawahi keberpihakan yang lebih tinggi untuk pengembangan UMKM dari perbankan syariah tetap diperlukan.
Jika dunia perbankan khususnya bank syariah tidak dapat berkomitmen bagi terciptanya keadilan terutama keadilan dalam bidang ekonomi, maka pengembangan ekonomi pun telah melenceng dari Pancasila dan UUD 1945.
"Muhammadiyah konsisten dengan amanat konstitusi, tugas negara melindungi dan mensejahterakan rakyat. Rakyat dalam hal ini tentu secara keseluruhan khususnya tengah dan bawah. Untuk itu buatlah kebijakan yang bisa mendorong yang di bawah untuk naik ke atas, sehingga struktur masyarakat yang seperti piramid berubah menjadi seperti belah ketupat. Jadi, yang besar itu bukan kelas bawah tapi kelas menengah," jelasnya.
