Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa akan meluncurkan program uang muka (down payment/DP) kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar nol persen setelah sebelumnya memangkas pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM.
Alasan pemberian program pemangkasan PPnBM dan DP nol persen itu untuk mendorong daya beli kelas menengah atas. Selama ini kelas menengah dinilai yang menggerakan konsumsi masih ragu untuk belanja.
"Untuk kelas menengah, sudah ada PPnBM ditanggung pemerintah untuk kendaraan. Ada juga DP 0 persen untuk rumah. Ini cara yang kita tempuh untuk kelas menengah," kata Jokowi dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi sejumlah media massa di Istana Merdeka, Rabu (17/2/2021).
Jokowi menjelaskan bahwa kelas menengah merupakan segmen masyarakat dengan tabungan besar. Kelompok masyarakat tersebut dinilai masih menahan belanja lantaran belum yakin dengan kondisi saat ini.
Padahal, sambungnya, secara umum sejumlah indikator ekonomi nasional menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi, tuturnya, berada di atas beberapa negara lain.
Neraca perdagangan Indonesia juga masih surplus pada Januari 2021 atau melanjutkan kondisi serupa pada 2020. "PMI [Purchasing Managers’ Index] juga sudah kembali [52,2] ke level sebelum pandemi," jelasnya.
Baca Juga
Jokowi meyakini optimisme akan muncul di dunia usaha bila kasus Covid-19 menurun. Dengan begitu, tambahnya, konsumsi masyarakat akan mulai pulih.
Rencana program uang muka KPR nol persen Jokowi ini mengingatkan gagasan Anies Baswedan saat kampanye pemilihan Gubernur DKI pada 2017. Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno menyatakan akan membuat program DP nol rupiah untuk pembelian rumah secara kredit.
Setelah tiga tahun berjalan, program itu sendiri tidak berjalan maksimal. Anies menjanjikan program penyediaan 300.000 unit rumah dalam 5 tahun pemerintahan, atau 60.000 unit rumah per tahun.
Akan tetapi, dalam tiga tahun ini, rumah DP nol rupiah baru tersedia 780 unit. Anies kala itu menggandeng sejumlah perusahaan pelat merah dan bank, seperti PT Bank DKI, untuk menyalurkan program DP nol rupiah.
Sejumlah rumah yang telah ada itu dibangun oleh badan usaha milik Pemprov DKI, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Kemudian, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Perum Perumnas memasarkan rumah susun milik (rusunami) tower Samawa di Pademangan (Jakarta Utara) dan Cengkareng (Jakarta Barat).
Sebelum program DP nol rupiah yang dijalankan Anies dan akan digulirkan Jokowi, sebenarnya banyak pengembang yang menawarkan promo serupa. Terutama untuk rumah golongan menengah atas.
Model pembayaran transaksi jual beli dilakukan secara tunai bertahap dengan tenor yang menyamai KPR atau kredit apartemen.
Adapun pada 2018, Bank Indonesia telah melakukan relaksasi KPR dengan membolehkan bank memberikan kredit tanpa uang muka kepada debitur. Relaksasi ini diberikan kepada calon pemilik rumah pertama.
Relaksasi ini diberikan untuk mendorong penyaluran KPR yang lesu dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, penyaluran KPR pada tahun lalu sempat terkoreksi karena pandemi Covid-19.
Penyaluran KPR sempat kembali tumbuh pada awal kuartal IV-2020. Pada Oktober 2020, penyaluran KPR mencapai Rp513,4 triliun, tumbuh 2,4% secara tahunan (yoy). Angka itu lebih tinggi dari posisi bulan sebelumnya sebesar Rp509,6 triliun.
Apakah rencana DP nol persen Jokowi ini akan lebih baik dari program Anies Baswedan, pengembang, dan Bank Indonesia? Kita tunggu saja.
