Bisnis.com, JAKARTA — BPJS Watch menilai bahwa percepatan vaksinasi merupakan proses penting dalam mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa vaksinasi gotong royong memang merupakan sebuah pilihan bagi masyarakat untuk bisa memperoleh vaksin Covid-19. Tidak ada kewajiban, baik bagi individu maupun korporasi untuk mengikuti program vaksinasi gotong royong.
Meskipun begitu, Timboel meminta jangan sampai vaksin hibah dijual ke publik. Seperti diketahui, Indonesia telah menerima 500.000 dosis vaksin Sinopharm yang diperoleh merupakan hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab
Lalu, Indonesia pun menerima hibah 4 juta dosis vaksin Covid-19 produksi Moderna dari pemerintah Amerika Serikat. Timboel menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 10/2021, Moderna menjadi salah satu jenis vaksin dalam program gotong royong, beserta Sinopharm dan Cansino.
"Jangan juga vaksin hibah malah dijual ke publik," ujar Timboel pada Senin (12/7/2021).
Terkait hal ini, Juru Bicara Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi sebelumnya telah menjelaskan bahwa dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 Kemenkes mengizinkan penggunaan jenis vaksin yang dipergunakan dalam Vaksinasi Gotong Royong, dalam hal ini vaksin Sinopharm, sebagai Program Vaksinasi Pemerintah yang gratis.
Hal ini perlu diatur mengingat 500.000 dosis vaksin Sinopharm yang diperoleh merupakan hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab sehingga tidak dapat diperjualbelikan.
“Poin utama dari aturan ini untuk mengatur bahwa pemerintah diperbolehkan menerima vaksin yang sama dengan yang digunakan dalam Vaksinasi Gotong Royong selama itu merupakan skema hibah atau bantuan secara gratis. Bukan malah sebaliknya,” tegasnya.
Selain itu, BPJS Watch pun menilai adanya masalah dalam proses vaksinasi program yang dibiayai pemerintah, yakni terjadinya keramaian sehingga berpotensi melanggar protokol kesehatan. Masalah itu menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat enggan mengikuti vaksinasi program, meskipun gratis.
"Pemerintah seharusnya memperbaiki ulang proses vaksinasi program sehingga bisa menjamin tidak terjadi penyebaran Covid-19 pada saat vaksinasi program," ujarnya.
Timboel pun menilai keengganan masyarakat dalam mengikuti vaksinasi dapat meningkat jika terdapat barang pemberian, yakni vaksin hibah yang kemudian dijual. Masalahnya dapat bertambah karena harga vaksin gotong royong yang menurut Timboel relatif mahal, yakni maksimal Rp879.140 per individu, yang mencakup harga vaksin dan biaya pelayanan.
BPJS Watch menilai harga tersebut memberatkan pengusaha dan masyarakat. Awalnya vaksinasi gotong royong ditujukan bagi perusahaan, tapi karena harganya mahal sehingga hanya sedikit perusahaan mengikuti vaksinasi gotong royong, yang berdasarkan data Kamar Dagang Indonesia (Kadin) baru mencapai 500 dari total 28.400 perusahaan.
"Akibatnya vaksinasi gotong royong kurang laku dibeli perusahaan, sehingga pemerintah menjual untuk individu masyarakat umum. Bila harganya relatif murah maka akan banyak perusahaan yang mau beli vaksinasi gotong royong, dengan harga relatif murah maka akan terjadi percepatan vaksinasi bagi pengusaha maupun individu di masyarakat umum," ujar Timboel.
Menurut Timboel, Permenkes 19/2021 memberikan ruang vaksinasi gotong royong untuk dijual kepada warga negara asing (WNA). Menurutnya, harga Rp879.140 dapat diberlakukan bagi WNA, tetapi harganya harus lebih murah jika dijual untuk rakyat Indonesia.
BPJS Watch menilai bahwa vaksinasi merupakan bagian penting dalam menuntaskan pandemi Covid-19. Proses vaksinasi, baik yang gratis melalui program pemerintah maupun yang berbayar, merupakan kebutuhan penting untuk menciptakan kekebalan kelompok, sehingga masyarakat tetap bisa produktif secara ekonomi dan sosial.
"Semoga pemerintah meninjau ulang harga vaksinasi gotong royong dan bisa menyelesaikan kontroversinya, dan memastikan vaksinasi program dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan 5M," ujar Timboel.
Catatan Redaksi: Judul artikel ini telah mengalami perubahan pada pukul 17.10 dan ditambahkan keterangan dari Kemenenterian Kesehatan. Terima kasih
