Bisnis.com, JAKARTA - Bank milik Daerah masih menorehkan kinerja yang kinclong sepanjang paruh pertama tahun ini.
Hal ini tercermin dari pertumbuhan laba Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang di atas rata-rata industri. Bahkan, pertumbuhan laba BPD lebih unggul dibandingkan kelompok bank lainnya.
Data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) mencatat laba BPD sebesar Rp5,48 triliun per Mei 2021. Jumlah tersebut tumbuh 12,08% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, pada periode yang sama, laba bank umum turun 1,87% yoy. Sedangkan laba bank persero tumbuh 3,31% yoy dan bank swasta nasional tumbuh 4,07% yoy. Adapun, laba bank asing turun 66,34% yoy.
Kinerja laba yang kinclong pada Mei berlanjut hingga akhir Juni 2021. Dalam catatan Bisnis, setidaknya ada 9 BPD yang telah melaporkan kinerja keuangan untuk periode semester I/2021.
Salah satunya, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang mencetak pertumbuhan laba sebelum pajak hingga dua digit pada periode tersebut.
Direktur Keuangan Bank Jateng Dwi Agus Pramudya mengatakan perseroan membukukan kenaikan laba sebelum pajak cukup tinggi yakni 16,01% yoy. Laba sebelum pajak per 30 Juni 2020 sebesar Rp937,02 miliar menjadi Rp1,09 triliun per 30 Juni 2021.
Namun, laba bersih tercatat turun sebesar 2,13% yoy menjadi Rp848,47 pada periode tersebut. Dwi Agus menjelaskan laba setelah pajak yang turun karena pada periode interim 30 Juni 2021, perseroan tidak membukukan pajak tangguhan yang berasal dari koreksi fiskal beda waktu.
"Pajak tangguhan akan kami hitung dan bukukan pada akhir tahun nanti agar lebih mendekati pajak kini yang harus kami bayar sesuai SPT," terangnya dikonfirmasi Bisnis, Senin (2/8/2021).
Dia menjelaskan, kenaikan laba sebelum pajak yang cukup besar ditopang oleh pendapatan yang tumbuh 4,7%, sedangkan biaya hanya tumbuh 0,7%. Selain itu, net interest margin (NIM) terjaga di 5,7% meskipun secara tahunan turun 0,3%. Serta, biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) yang terjaga di level 70%, meski secara tahunan turun 3%.
"Di semester II kami mengharapkan laba bisa tercapai sesuai RBB, minimal tumbuh 10%," ungkapnya.
Di sisi lain, PT Bank Riau Kepri juga berhasil membukukan laba sebelum pajak melebihi target yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Direktur Utama Bank Riau Kepri Andi Buchari mengatakan laba sebelum pajak senilai Rp262 miliar pada semester I/2021. Realisasi laba tersebut mencapai 102% target yang sudah ditetapkan yakni Rp257 miliar.
Namun, jika dibandingkan dengan laba sebelum pajak periode yang sama tahun lalu sebesar Rp377,62 miliar, maka laba tersebut turun 30,62%.
Perolehan laba melebihi target ini sejalan dengan peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan senilai Rp18,82 triliun, atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,33% yoy. Dia menjelaskan segmen mikro kecil dan menengah (MKM) dan konsumer menjadi penopang pertumbuhan kredit.
"Termasuk kredit usaha rakyat (KUR) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)," katanya pada Senin (2/8/2021).
Adapun, berdasarkan sektor usahanya, lanjutnya, peningkatan kredit ditopang sektor perkebunan kelapa sawit, pertanian, perikanan, dan peternakan maupun industri hilirnya atau pengolahan dan perdagangan. "[Di semester II] kita masih fokuskan di sektor dan segmen yang sama dibarengi dengan kehati-hatian untuk menjaga mitigasi risiko kredit," imbuhnya.
Selain itu, perseroan juga berhasil menekan angka kredit bermasalah atau non performing loan yang sebelumnya sebesar 3,28% menjadi 2,93% di semester I/2021.
Untuk mendorong peningkatan laba, perusahaan terus menjaga efisiensi operasional, sehingga rasio BOPO tercatat sebesar 77,02%. Penghimpunan DPK Bank Riau Kepri juga tercatat tumbuh 18,55% menjadi Rp25,74 triliun. Dengan kinerja positif tersebut, saat ini nilai asetnya sudah menyentuh angka Rp30,07 triliun.
Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menjelaskan portofolio kredit BPD didominasi kredit konsumer untuk ASN. Hal ini membuat pertumbuhan kredit dan kualitas kreditnya terjaga, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan laba.
Dia memperkirakan kinerja BPD di paruh kedua akan lebih baik dibandingkan dengan paruh pertama. Proyeksi itu seiring dengan adanya harapan membaiknya penanganan kasus Covid-19 dan semakin masifnya vaksinasi yang dapat berdampak pada pelonggaran aktivitas masyarakat yang dapat berdampak pada pemulihan ekonomi.
Adapun kebijakan PPKM Darurat dinilai tidak terlalu berdampak terhadap kinerja BPD. Sebab, mayoritas penyaluran kredit BPD didominasi oleh ASN.
Namun, Trioksa mengingatkan bahwa BPD juga memiliki peran mendorong ekonomi di daerah tersebut melalui penyaluran kredit UMKM. Selain itu, tantangan ke depan yakni semakin ramainya bank digital yang menyasar segmen ritel, termasuk di daerah.
"Tantangan ke depannya adalah bagaimana BPD bisa memperbesar penyaluran kredit ke segmen UMKM sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dan semakin kuatnya digital banking juga dapat menjadi ancaman bagi pasar BPD," katanya pada Senin (2/8/2021).
