Bisnis.com, JAKARTA – Industri perbankan diminta oleh pemerintah untuk lebih agresif menyalurkan kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air. Akselerasi pembiayaan ini juga diharapkan lebih menyasar sektor-sektor produktif.
Permintaan untuk menggenjot kredit UMKM sebelumnya tercermin dalam kebijakan yang dirilis Bank Indonesia (BI) terkait Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial atau RPIM.
Dalam Peraturan BI No. 23/13/PBI/2021 tentang RPIM bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, perbankan diminta memenuhi RPIM secara bertahap. Mulai dari 20 persen pada 2022, lalu 25 persen tahun 2023, dan 30 persen per 2024.
Melalui kebijakan tersebut, bank diminta lebih agresif dalam membiayai UMKM, termasuk kepada pelaku ekonomi yang belum tersentuh pembiayaan perbankan seperti perorangan berpenghasilan rendah (PBR).
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan porsi terbesar pembiayaan UMKM oleh perbankan saat ini masih didominasi oleh skala usaha menengah dengan penyerapan 44,12 persen dari total kredit UMKM.
Sementara itu, penyaluran kredit UMKM juga masih digunakan untuk modal kerja dengan proporsi sebesar 73 persen, sementara sektor perdagangan menyumbang 49 persen.
“Perbankan perlu terus mendorong penyaluran kredit UMKM untuk investasi dan sektor produktif, yang berpotensi lebih mendorong pergerakan perekonomian,” ujarnya dalam webinar Peran Perbankan dalam Ekosistem Digital UMKM Masa Depan, Kamis (23/9/2021).
Menkop juga menyebutkan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga 5 September 2021 telah mencapai Rp177,7 triliun, yang disalurkan kepada 4,8 juta debitur atau 70 persen dari target nasional, yakni Rp253,64 triliun.
Selain itu, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) per 30 Juli 2021 telah tersalur Rp14,21 triliun atau 92,35 persen kepada 11,8 juta usaha. Adapun, pembiayaan koperasi lewat Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) per 17 September 2021 terdistribusi Rp1 triliun atau sekitar 64,72 persen dari target Rp1,6 triliun kepada 128 koperasi.
“Pogram pendanaan bagi usaha wirausaha pemula dengan nilai bantuan Rp7 juta per wirausaha juga telah disalurkan pada 1.800 wirausaha dengan total anggaran Rp12,6 miliar,” ujar Teten Masduki.
Menurut Teten, dengan percepatan digitalisasi di sektor UMKM, pemerintah optimistis dapat menyalurkan kredit UMKM sebesar 30 persen pada 2024. Hal ini dapat terwujud seiring dengan kolaborasi bersama industri jasa keuangan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pandemi Covid-19 telah mempercepat digitalisasi UMKM.
Airlangga menyebutkan 84,8 persen UMKM telah beroperasi secara normal pada 2021. Selain itu, sebanyak 40 persen UMKM menggunakan berbagai jaringan lokapasar atau marketplace untuk memasarkan produknya di tengah pandemi.
Dia juga melaporkan bahwa realisasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi sektor UMKM sampai dengan 23 September 2021 tercatat Rp52,91 triliun, dengan jumlah debitur mencapai sebanyak 27,39 juta.
Menurutnya, guna membangkitkan perekonomian di tengah pagebluk, kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci untuk peningkatan daya saing UMKM. Pada saat bersamaan, pemerintah juga akan memperkuat program yang selama ini telah dijalankan.
“Berbagai upaya program yang telah diinisiasi oleh pemerintah terus diperkuat dan disinergikan dengan berbagai pihak guna mendukung pengembangan UMKM,” tutur Airlangga.
