Bisnis.com, JAKARTA – Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyebut permasalahan utama wakaf di Indonesia berakar pada tingkat literasi dan pemahaman masyarakat. Pasalnya, kondisi wakaf yang terjadi di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan efisien.
“Tantangan yang dihadapi perwakafan kita itu tidak lain adalah literasi atau pemahaman terhadap perwakafan. Kira-kira sekitar 50 persen tingkat pemahaman pengetahuan atau literasi baru sampai ke pengetahuan,” kata Ketua Badan Pelaksana BWI, Prof Mohammad Nuh di Bogor, Jumat (8/4/2022).
Untuk itu, Nuh berharap media sebagai garda pemberitaan memiliki peran lebih besar untuk mendongkrak literasi wakaf ke masyarakat. Dengan demikian, akan muncul wakif-wakif baru yang turut dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan guna mencapai kemartabatan dan kesejahteraan umat di Indonesia.
Di sisi lain, Ketua Forum Pemred Arifin Asydhad menilai isu perwakafan yang beredar di media massa tidak mengangkat isu-isu yang menarik dan cenderung monoton. Hal inilah yang semakin menjadi bukti nyata adanya tantangan perwakafan.
“Memang tidak mudah dalam ekosistem media, kita berada dalam ekosistem media yang tidak kita inginkan. Dengan adanya platform global masuk, maka media mengalami perubahan,” tuturnya.
Sementara itu, cendekiawan muslim Azyumardi Azra menilai bahwa selama ini yang lebih tersosialisasi di masyarakat Indonesia adalah zakat, infak, dan sedekah (ZIS), sedangkan WAF yang merupakan wakaf dinilai belum tersosialisasikan secara luas.
“Kita coba bangun komitmen atas kesadaran bahwa wakaf adalah sesuatu yang sangat dahsyat, apabila dipotret kedahsyatannya sangat luar biasa,” ujar anggota divisi Humas, Sosialisasi, dan Literasi Wakaf BWI, Susono Yusuf.
Dia pun memberikan contoh pada Bank Wakaf Mikro (BWI), yakni lembaga keuangan mikro syariah yang bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro kecil di sekitar lingkungan pesantren. Upaya ini dilakukan dengan pola pendampingan yang diharapkan dapat mendorong ekonomi masyarakat.
Hal ini sejalan dengan harapan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang menyatakan BWM harus dikelola secara baik dan profesional agar terjaga keberlangsungannya, serta kapasitasnya dapat dikembangkan.
“Amanah yang diberikan harus dijaga. Modal awal harus dapat dikembangkan bukan justru dihabiskan. Jadi, jangan dikasih modal, habis. Ini penting untuk menjaga kepercayaan dan nama baik pesantren, termasuk kredibilitas pemda setempat,” pesan Wapres, dikutip Jumat (8/4/2022).
