Bisnis.com, JAKARTA — Empat bank jumbo mampu mencetak kinerja ciamik pada kuartal pertama 2022. Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan laba bersih yang rata-rata mencapai digit ganda.
Berita tentang kinerja ciamik empat bank terbesar di Tanah Air menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id
Berikut ini highlight Bisnisindonesia.id, Kamis (28/4/2022):
Bank Jumbo cukup optimistis tren pertumbuhan masih akan berlangsung, meskipun harus menghadapi kondisi yang menantang karena laju inflasi dan kondisi geopolitik yang masih belum menentu. Adapun sejumlah strategi juga telah disiapkan untuk mempertahankan kinerja apik.
Total laba empat bank Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 4 atau dengan modal inti di atas Rp70 triliun mencapai lebih dari Rp30 triliun pada kuartal I/2022. Nilai laba empat bank itu secara historis mewakili sekitar 40 persen dari total laba perbankan secara nasional.
Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, pada kuartal I/2022 laba emiten perbankan dari grup BUMN seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BBRI mencapai Rp12,22 triliun atau tumbuh 63 persen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mencapai Rp3,96 triliun.
Selanjutnya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan laba sebesar Rp10, 03 triliun. Angka tersebut naik 70 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Karakteristik lapangan minyak dan gas bumi yang sudah tua dengan laju penurunan produksi alamiah yang sangat tinggi, menjadi tantangan yang mau tidak mau harus dihadapi PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan.
Tanpa adanya strategi dan upaya keras, mustahil target produksi dan produksi siap jual atau lifting migas akan tercapai. Jangankan untuk menaikkan produksi, mempertahankan laju penurunan produksi yang terus terjadi secara alamiah saja tentu akan sangat sulit.
Tak bisa dimungkiri, PHI mengelola wilayah-wilayah kerja migas yang berada di Subholding Upstream Pertamina Regional 3 Kalimantan yang sebagian besar merupakan lapangan-lapangan migas yang sudah mature.
Dengan usia lapangan yang telah beroperasi lebih dari 50 tahun, membuat laju penurunan produksi alamiah menjadi sangat tinggi, bahkan diperkirakan bisa sekitar 30 persen per tahun.
Investasi sektor manufaktur terpantau kian bertaji sepanjang kuartal perdana 2022. Pada triwulan selanjutnya, bagaimanapun, arus penanaman modal ke industri pengolahan nonmigas rawan tercederai akibat berbagai sentimen kebijakan di dalam negeri.
Salah satu faktor yang berisiko memengaruhi tingkat kepercayaan pemodal dalam berinvestasi ke sektor manufaktur selepas kuartal I/2022 adalah kontroversi kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng.
Indef menilai investor cenderung menilai Pemerintah Indonesia tidak kompeten menangani karut-marut industri minyak goreng dengan berbagai perombakan kebijakan.
Namun, di balik risiko tersebut, Indef menilai masih ada peluang investasi yang dapat dioptimalkan di lini penghiliran minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Secara umum pun, Indef melihat prospek penanaman modal ke sektor manufaktur pada 2022 masih berpotensi melampaui target pemerintah sebesar Rp310 triliun (full year).
Upaya pemerintah menggenjot ekspor produk perikanan terus dirintis melalui pendekatan langsung ke negara mitra dagang terkait hambatan masuk baik berupa tarif maupun nontarif.
Salah satu produk perikanan yang potensial memperluas penetrasi ekspornya adalah tuna kaleng. Tahun lalu produk ini sudah bebas melenggang di pasar Eropa setelah otoritas Spanyol menghentikan pengawasan intensif atas dugaan kandungan berbahaya.
Kini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mendorong agar Jepang dapat membebaskan tarif produk ikan tuna kaleng dari Indonesia yang masih dikenakan tarif bea masuk Most Favoured Nation (MFN).
KKP mengatakan dalam Public Private Dialogue Track 1.5 Indonesia-Jepang yang berlangsung di Jakarta, KKP menyinggung kembali soal pembebasan tarif bea masuk tersebut.
Pertemuan juga melibatkan sektor swasta, termasuk Kadin Indonesia, Keidanren, Jakarta Japan Club dan berbagai pihak pemangku kepentingan lainnya dalam perdagangan produk perikanan.
Berbagai langkah kebijakan telah ditempuh pemerintah guna memastikan ketersediaan minyak goreng di tengah masyarakat dengan harga terjangkau.
Setelah gonjang-ganjing berkepanjangan atas pasok dan lonjakan harga salah satu bahan pangan tersebut, langkah terbaru yang diambil berupa pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya dimaksudkan melengkapi kebijakan sebelumnya.
Saat ini fokusnya agar kebijakan distribusi minyak goreng curah seharga Rp14.000 berhasil direalisasikan secara penuh sampai gejolak dan fluktuasi harga bisa terkendali. Untuk mencapai sasaran itu pemerintah telah menyiapkan dua cara.
Pertama, melakukan pembayaran selisih harga oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanpa mengurangi good governance dari BPDPKS yang diberikan kepada produsen.
Kedua, adalah penugasan kepada Bulog untuk melakukan distribusi minyak goreng curah ke masyarakat di pasar-pasar tradisional terutama minyak goreng yang berasal dari kawasan atau pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng yang produsennya tidak memiliki jaringan distribusi.
