Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan bakal menyuntikkan penyertaan modal negara atau PMN kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) sebesar Rp2,48 triliun melalui mekanisme rights issue pada akhir tahun ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa dana yang berasal dari cadangan pembiayaan investasi APBN 2022 tersebut akan menjaga kepemilikan saham pemerintah di BTN sebesar 60 persen, sementara publik menggenggam 40 persen saham.
“PMN yang akan kami masukkan sebesar Rp2,48 triliun, di mana diharapkan publik akan bisa ikut sharing dengan mengambil rights issue Rp1,65 triliun,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (29/8/2022).
Dengan demikian, nilai rights issue yang akan dihimpun oleh emiten bank bank berkode saham BBTN ini sebesar Rp4,13 triliun. Hal ini diharapkan mampu memperkuat rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) Tier-1 BBTN menjadi di atas 15,4 persen selama 2022 – 2025.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menambahkan suntikan modal serta dana hasil rights issue akan meningkatkan kemampuan bisnis BBTN, terutama dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah atau KPR.
Dia menuturkan bahwa seluruh dana tersebut nantinya akan mengakselerasi penyaluran KPR dari BBTN dengan target mencapai 1,32 juta unit rumah selama 2022 -2025. Hal itu dinilai turut mendukung pencapaian target prioritas nasional di bidang perumahan.
Baca Juga
Sementara itu, Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo berharap langkah penambahan modal yang akan ditempuh lewat mekanisme rights issue dapat meningkatkan jumlah penyaluran pembiayaan rumah dari perseroan.
“Jumlah penyaluran pembiayaan rumah Bank BTN diharapkan akan menjadi lebih besar jika pada saatnya nanti pemerintah menyetujui aksi korporasi dalam rights issue yang direncanakan dapat dilaksanakan pada akhir tahun ini,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Dengan dana rights issue, Haru mengatakan BBTN dapat memperluas ekspansi pembiayaan rumah secara lebih besar. Perseroan juga dinilai dapat berperan lebih, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
Dia juga menyatakan bahwa melalui aksi tambah modal tersebut, BBTN diperkirakan mampu menyalurkan pembiayaan rumah sekitar 1,5 juta unit hingga akhir tahun 2025 atau naik hampir 8 kali lipat dari kondisi saat ini.
