Bisnis.com, JAKARTA - Rasio klaim program tabungan hari tua (THT) aparatur sipil negara (ASN) yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) tercatat telah mencapai 245 persen per Juni 2022.
Berdasarkan data yang dipaparkan Direktur Utama Taspen A.N.S. Kosasih dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/9/2022), klaim THT per triwulan II/2022 telah mencapai Rp6,86 triliun.
Sementara itu, iuran yang diterima perseroan hanya Rp2,79 triliun. Beban klaim yang melebihi penerimaan iuran tersebut telah terjadi sejak 2016.
"Rasio klaim sudah melampaui 100 persen sejak 2016 dan sampai dengan saat ini terus meningkat," ujar Kosasih.
Menurutnya, tingginya angka rasio klaim tersebut disebabkan demografi PNS dan pejabat negara banyak yang telah memasuki usia pensiun. Di sisi lain, pertambahan jumlah peserta Taspen terbilang stagnan karena jumlah PNS yang cenderung konstan sehingga penerimaan iuran cenderung flat.
Terus meningkatnya rasio klaim, diakui Kosasih cukup mengkhawatirkan untuk keberlangsungan program THT ke depan.
Baca Juga
"Ke depan kami berharap ini bisa membaik karena tentunya ini akan mempengaruhi kondisi aset dan keberlangsungan program," kata Kosasih.
Meski demikian, dalam 6 tahun terakhir ini, rata-rata yield on investment (yoi) program THT berada dikisaran 9,59 persen. Kosasih menyebut, rata-rata imbal hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan badan penyelenggara lainnya, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan PT Asabri (Persero).
Adapun, pada 2021, jumlah klaim THT tercatat mencapai Rp13,94 triliun, sementara penerimaan iuran hanya mencapai Rp5,72 triliun.
Sementara itu, dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN TA 2023, pemerintah memproyeksikan rasio klaim THT yang dikelola Taspen berada di angka 254,6 persen pada 2022 dan meningkat menjadi 255,4 persen pada 2026.
Pemerintah menyebut bahwa rasio klaim THT di atas 100 persen memiliki implikasi terhadap risiko fiskal tahun 2023. Selain itu, dengan melihat pada RKD di bawah 100 persen, pemerintah telah melakukan kajian terhadap ketahanan program THT dimaksud.
"Dalam jangka pendek, program tersebut masih sehat karena hasil pengembangan dana THT oleh PT Taspen (Persero) cukup untuk memenuhi kewajiban program THT," tulis pemerintah.
Pemerintah menilai risiko program THT ASN di jangka menengah dan jangka panjang cukup besar apabila reformasi program tidak didesain secara cermat dan hati-hati. Potensi sumber risiko fiskal tersebut berasal dari skema program dan skema pembiayaan yang dapat berdampak langsung pada beban program pensiun terhadap APBN.
Saat ini, pemerintah bersama stakeholders terkait sedang mengkaji langkah-langkah usulan perbaikan untuk keberlangsungan program THT.
