Bisnis.com, Banda Aceh — PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) telah menyalurkan pembiayaan hampir sebesar Rp17 triliun di Provinsi Aceh sepanjang 2022. BSI pun menargetkan dapat tumbuhkan hingga dobel digit hingga akhir tahun nanti.
Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan bahwa perseroan menyasar pasar Aceh karena mempunyai potensi pengembangan industri syariah yang besar. Diberlakukannya Qanun No.11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh menegaskan komitmen daerah istimewa ini dalam penegakkan dan pengimplementasian ekonomi dan keuangan syariah secara universal-integral.
"Target pembiayaan di 2023 untuk Aceh pertumbuhanya 15 hingga 20 persen," kata Hery dalam acara Seminar Nasional Sharia Economic Investment outlook 2023: Akselerasi Pembangunan Ekonomi Aceh pada Rabu (25/1/2023).
Ada sejumlah fokus yang akan dilakukan BSI di wilayah paling barat Indonesia itu. Termasuk berkomitmen untuk membantu meningkatkan investasi masuk ke Aceh.
Ia mengatakan bahwa sejauh ini, investasi di Aceh terbatas pada sektor perkebunan dan perdagangan umum. Dengan begitu, pembiayaan yang diberikan oleh BSI pun paling banyak menyasar sektor tersebut.
Namun, ke depan menurutnya seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan baiknya iklim investasi, sektor lainnya akan tumbuh, tanpa terkecuali manufaktur serta industri pengolahan. "Tugas kita membantu. Kita akan create demand side," kata Hery.
Baca Juga
Sementara itu, pada 2022 lalu BSI mencatatkan porsi pembiayaan yang besar di Aceh. Perseroan telah menyalurkan pembiayaan Rp17 triliun per Desember 2022. Apabila berkaca pada kinerja keseluruhan kredit perseroan per kuartal III/2022, porsi pembiayaan di Aceh itu mencapai sekitar 8,5 persen.
BSI juga mencatatkan aset di Provinsi Aceh sekitar Rp18,3 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) di Aceh mencapai lebih dari Rp16 triliun. Sedangkan total nasabah yang dilayani mencapai 2,9 juta akun.
Regional CEO BSI Region Aceh Wisnu Sunandar mengatakan bahwa dari sisi skalabilitas usahanya, 42 persen pembiayaan disalurkan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Sektor UMKM cukup besar porsinya, ini menyebar di sektor pertanian, perdagangan, dan perkebunan," ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa realisasi investasi di Aceh tergolong masih sepi, yakni Rp6,2 triliun pada 2022 atau menempati posisi ke 27 dari 34 provinsi.
"Investasi di Aceh masih belum maksimal, itu menjadi tantangan bagi kita semua. Harus ada formulasi untuk meningkatkan investasi, karena ada potensi dari kekhususan Aceh yang luar biasa," ungkap Bahlil.
