Bisnis.com, JAKARTA – Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati muncul sebagai kandidat kuat Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Perry Warjiyo yang akan mengakhiri masa jabatannya pada Mei 2023.
Selain Sri Mulyani, muncul beberapa nama lainnya, di antaranya Purbaya Yudhi Sadewa yang saat ini merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Destry Damayanti, Deputi Gubernur Senior BI, dan juga Perry yang berpotensi terpilih kembali.
Nama-nama tersebut diakui oleh Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Meski demikian, dia mengatakan sampai dengan saat ini memang belum ada surat masuk dari presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai kandidat Gubernur BI ke meja Pimpinan DPR RI.
Namun, dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta pada Selasa (31/1/2023), Sri Mulyani mengatakan bahwa penetapan Gubernur BI merupakan proses yang telah ada dan diatur dalam perundang-undangan.
Dia menegaskan bahwa Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa akan fokus menjaga stabilitas sistem keuangan dan pemulihan ekonomi di bawah KSSK.
“Mengenai Gubernur BI, diatur UU, itu prosesnya sudah ada, kami berempat tetap fokus mengerjakan apa yang ada di dalam KSSK, karena ini adalah tugas utama kita, menjaga stabilitas sistem keuangan dan pemulihan ekonomi,” kata Sri Mulyani.
Baca Juga
Saat ini Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak 2016 atau sejak kepemimpinan pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Perempuan kelahiran Lampung, 26 Agustus 1962 ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2005.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN pada penyampaian laporan tahun 2022, Sri Mulyani tercatat memiliki total kekayaan senilai Rp58,04 miliar.
Kekayaan ini terdiri atas tanah dan bangunan Rp45,81 miliar, transportasi Rp145 juta, harta bergerak lainnya Rp446,52 juta, surat berharga Rp12,72 miliar, kas senilai Rp8,14 miliar. Adapun hutang Menkeu mencapai Rp9,21 miliar.
