Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mencatatkan penyaluran pembiayaan berkelanjutan atau pembiayaan berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) sebesar Rp694,9 triliun sepanjang 2022, tumbuh 13,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Untuk segmen sosial, BRI gencar menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Total pembiayaan ke sektor ini mencapai Rp616,1 triliun pada 2022. “Secara konsisten kami mendorong pertumbuhan kepada sektor UMKM,” ujar Direktur Utama BRI Sunarso dalam paparan kinerja BRI pada Rabu (8/2/2023).
Sementara, untuk segmen lingkungan, BRI telah menyalurkan pembiayaan hijau atau green financing sebesar Rp78,8 triliun sepanjang 2022. Porsi pembiayaan hijau di BRI ini telah mencapai 7,7 persen dari total penyaluran kredit BRI pada 2022.
Secara rinci, BRI memberikan pembiayaan untuk proyek energi terbarukan sebesar Rp7,1 triliun pada 2022, kemudian untuk pencegahan polusi Rp1,7 triliun, transportasi bersih Rp12,1 triliun, green building Rp1,4 triliun dan proyek hijau lainnya.
Selain itu, sebagai upaya mendorong prinsip ESG, BRI pada 2022 menerbitkan green bond senilai Rp5 triliun yang merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB).
Total target dana yang akan dihimpun dari penerbitan green bond BRI itu sebesar Rp15 triliun dan dilakukan bertahap selama 3 tahun, dari 2022 hingga 2024.
Baca Juga
Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan BRI Aestika Oryza Gunarto mengatakan bahwa perseroan akan terus mendorong pembiayaan berkelanjutan kepada dunia usaha. Perseroan juga menargetkan realisasi kredit berkelanjutan dapat tumbuh hingga dobel digit pada tahun ini.
“BRI berkomitmen untuk terus meningkatkan pembiayaan kepada aktivitas bisnis yang berkelanjutan, termasuk di dalamnya green financing sebagai upaya memberikan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya kepada Bisnis.
Menurutnya, BRI melihat pembiayaan berbasis ESG masih sangat potensial. Hal ini seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan.
Di sisi lain, pemerintah dan DPR RI turut berkomitmen menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) sebagai upaya mempercepat transisi energi berkelanjutan, melalui penetapan target bauran energi EBT sebesar 25 persen pada 2025.
Selain itu, juga upaya pemenuhan net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Hal tersebut, kata Aestika, diharapkan mampu mendorong potensi pembiayaan berkelanjutan di Indonesia.
