Bisnis.com, JAKARTA - Dua bank syariah besar di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Tbk. dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) sedang dalam persiapan untuk melakukan aksi korporasi. Apa saja?
Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan mengungkapkan saat ini perseroan sedang menyiapkan aksi listing saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir tahun. Sebagaimana diketahui, Bank Muamalat telah menyandang status sebagai perusahaan terbuka sejak 1993, tetapi hingga kini sahamnya belum tercatat di Bursa.
Oleh karena itu, bank syariah pertama di Indonesia ini berencana listing. "Akhir tahun [listing], harapannya bisa terlaksana dengan baik. Saat ini sedang dilakukan penilaian [harga saham] oleh KJPP [Kantor Jasa Penilai Publik]," ujarnya saat berkunjung ke Kantor Bisnis Indonesia, Rabu (6/9/2023).
Indra menyebutkan jika Bank Muamalat telah resmi menjalankan aksi tersebut, perseroan akan menyusul empat bank syariah lainnya yang telah melantai di Bursa, yaitu Bank Panin Dubai Syariah (PNBS), BTPN Syariah (BTPS), Bank Syariah Indonesia (BRIS), dan Bank Aladin Syariah (BANK).
Saat ini, Bank Muamalat juga sedang melaksanakan pengkinian data para pemegang saham. Pasalnya, perseroan memiliki sekitar 300.000 pemegang saham yang merupakan jamaah haji tahun 1992 hingga 1994.
Dari jumlah tersebut, hingga kini sekitar 200.000 nasabah telah melakukan pengkinian data. Namun, jumlah saham yang dipegang oleh jamaah haji tersebut di bawah 1 persen dari total saham Bank Muamalat.
Perseroan memastikan proses pengkinian data pemegang saham ini tidak akan menghalangi proses listing yang direncanakan pada akhir tahun ini. Lebih lanjut, saat listing nanti, Indra menyampaikan tidak ada penerbitan saham baru.
"[Usai listing] Hanya pemegang saham existing bisa memperdagangkan sahamnya di Bursa. Saat ini juga bisa [memperdagangkan saham], tetapi tidak melalui Bursa," jelasnya.
Sebagai informasi, saat ini pemegang saham Bank Muamalat terdiri dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar 82,66 persen, Andre Mirza Hartawan sebesar 5,19 persen, Islamic Development Bank sebesar 2,04 persen, dan pemegang saham lainnya sebesar 10,11 persen.
Sejalan dengan rencana tersebut, Bank Muamalat juga melakukan refocusing bisnis ke segmen ritel konsumer. Strategi ini dilakukan untuk bisnis yang berkelanjutan dan kinerja yang lebih sehat.
Indra mengatakan dengan shifting ke segmen ritel konsumer, diharapkan margin yang didapat lebih tebal dengan risiko yang tersebar. Saat ini, porsi pembiayaan Bank Muamalat sekitar 80 persen di enterprise, termasuk SME, dan 20 persen di ritel konsumer.
"Jadi, sekarang kami ingin shifting, di mana porsi pembiayaan 60 persen ritel konsumer dan 40 di enterprise, yang termasuk dengan SME alias UKM," ujarnya.
Salah satu upaya untuk shifting ke bisnis ritel adalah dengan menyasar segmen aparatur sipil negara (ASN). Pada 2 bulan lalu, Bank Muamalat mendapatkan izin Kementerian Keuangan sebagai penyalur gaji ASN.
Lebih lanjut, pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Muamalat Suhendar mengatakan untuk makin membuat pembiayaan konsumer ritel makin maksimal, maka pihaknya menaikkan status seluruh Kantor Kas (KK) menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP).
"Kita lakukan konversi memang untuk melakukan penetrasi, karena awalnya kan fokus di cabang itu funding, sementara lending itu di korporasi. Maka kami ingin mengubah ini," ucap Suhendar.
Aksi Korporasi BSI
Sementara itu, BSI (BRIS) memberikan sinyal adanya aksi korporasi, salah satunya dari keterlambatan penyampaian laporan keuangan semester I/2023.
Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan lamanya waktu penyampaian laporan keuangan BSI itu karena bank mesti melakukan audit terlebih dahulu. Sementara, audit dilakukan seiring dengan rencana aksi korporasi.
Sebelumnya, salah satu pemegang saham BSI, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) juga melakukan audit sebagian laporan keuangan per Juni 2023.
"Kami melakukan audit laporan keuangan bulanan Juni karena ada arah acara divestasi. Tapi [divestasi] itu pemegang sahamnya kita, bukan kitanya," ujar Hery dalam acara Seminar Implementasi Governance, Risk & Compliance (GRC) Terintegrasi pada Perbankan Syariah di Era 4.0 pada Rabu (6/9/2023).
Sebelumnya, Hery juga mengungkapkan bahwa sejumlah pemegang saham BSI, termasuk BRI akan menjalankan divestasi sebagai upaya untuk memperbesar kepemilikan saham publik atau free float di BSI.
"Oleh Kementerian BUMN tahun ini diputuskan bahwa mungkin saham BRI bisa divestasi," ujarnya dalam acara Ngobrol Pagi Seputar BUMN pada Juni lalu (22/6/2023) di Jakarta.
Saat ini, pemegang saham pengendali BSI adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan juga melalui Bank Mandiri sebesar 51,47 persen, BNI sebesar 23,24 persen, dan BRI sebesar 15,38 persen.
Sebelumnya, Direktur Utama BRI Sunarso juga mengatakan penyampaian laporan keuangan BRI lama karena ada limited review dari kantor akuntan publik (KAP) terkait aksi korporasi. "Akan tetapi, keterlambatan ini memang tidak ada yang dilanggar," katanya dalam paparan kinerja BRI beberapa waktu lalu.
Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu Retno juga mengatakan seiring dengan limited review itu ke depan, ada beberapa rencana aksi korporasi yang akan diungkap di keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Rencana lepasnya kepemilikan saham BRI sebelumnya juga disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo pada Februari 2023 lalu. Pria yang akrab disapa Tiko itu juga mengatakan pemegang saham lainnya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) akan lepas kepemilikan di BRIS.
Menurut Tiko, seiring dengan bertambahnya porsi saham publik, kepemilikan BRI dan BNI di BSI akan hilang. Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) tetap bertahan. Bank Mandiri pun akan tetap menjadi pemegang saham pengendali dan pemerintah akan tetap memegang saham dwiwarna di BSI.
Lepasnya kepemilikan saham BRI dan BNI di BSI kemudian akan memberi jalan masuknya investor strategis baru di BSI. Menteri BUMN Erick Tohir juga dikabarkan telah mencari investor strategis dari Arab Saudi untuk menggantikan posisi dua bank BUMN itu di BSI.
