Bisnis.com, JAKARTA -- DPR RI menyoroti kabar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) terkait proses Unit Usaha Syariah (UUS) BTN Syariah yang akan merger dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Anggota Komisi VI DPR M. Husni dari Fraksi Gerindra mengingatkan soal kepemilikan saham hingga rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) Bank Muamalat.
"Bank Muamalat waktu diambil Badan Pengelola Keuangan Haji [BPKH] tanpa ada rapat ataupun persetujuan, jalan sendiri aja tanpa ada rapat atau persetujuan dari Komisi VIII DPR RI," ujarnya dalam agenda RDP di DPR, Rabu (20/3/2024).
Bahkan, tak segan Husni menyebut Bank Muamalat sebagai bank sakit, lantaran pada tahun 2017 CAR Bank Muamalat hampir mendekat 12%. "Kemudian ya tentunya kita tahu bahwa BTN melakukan due diligence atau uji tuntas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di Bank Muamalat itu sendiri," ucapnya.
Dia juga mengingatkan untuk tidak melakukan kawin paksa, lantaran Bank Muamalat dan BTN Syariah memiliki fokus bisnis yang berbeda. "Kenapa Bank Muamalat rusak, mestinya retail [tapi] dihajar korporasi dia kasih kredit gila-gilaan untuk tambah itu kapal terbang Batavia Air yang enggak bisa terbang lagi dan banyak hal-hal yang menyalahi," ujarnya
Artinya, menurut dia, Dirut BTN harus mempelajari secara detail terkait rencana ini. Dia menyebut BPKH memiliki aset Rp167 triliun dan menyimpan dana tunggu haji sebanyak 5,2 juta orang. Namun, begitu uangnya sebagian besar tidak disimpan di Bank Muamalat, malah sebagian besar di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).
Baca Juga
"Jadi, sekali lagi tentunya harapan saya kepada direktur BTN coba betul-betul dilakukan prudent banking sebelum ini menjadi sebuah keselarasan. Apalagi saya dengar isu-isu bahwa [ada pihak] menolak itu adalah bank syariah pertama di Indonesia. Namun, di sini prinsip-prinsip bisnis tentunya itu harus bisa berikan dampak keuntungan daripada BTN itu sendiri," ucap Husni.
Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu juga mengatakan bahwa langkah akuisisi Bank Muamalat masih dalam proses due diligence. Kemungkinan besar proses due diligence akan rampung pada Maret mendatang. Jika sudah selesai, perseroan akan mengambil keputusan akuisisi pada April 2024.
“Saya sudah lapor ke Pak Erick [Menteri BUMN Erick Thohir], kayaknya optimisnya April. Di April kita ambil keputusan,” ujar Nixon pada awal Februari lalu.
Erick Thohir pun memastikan proses merger antara BTN Syariah dan Bank Muamalat akan rampung sebelum pergantian presiden pada Oktober 2024. “Muamalat dan BTN Syariah kalau bisa digabungkan targetnya Maret, April, atau Mei 2024, intinya sebelum Oktober 2024,” ujarnya di JIExpo Kemayoran Jakarta, Minggu (18/2024)
