Bisnis.com, JAKARTA — Posisi utang luar negeri/ULN Indonesia pada akhir November 2024 tercatat mengalami kenaikan menjadi US$424,1 miliar, dari posisi Oktober 2024 senilai US$423,4.
Bisnis menggunakan asumsi kurs JISDOR per 15 Januari 2025 yakni Rp16.311 per dolar AS, artinya ULN Indonesia setara dengan Rp6.917 triliun. Utang tersebut hampir dua kali lipat dari anggaran belanja 2025 yang senilai 3.621,3 triliun.
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyebutkan secara persentase, pertumbuhan utang tersebut sebesar 5,4% year on year (YoY) atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Oktober 2024 yang sebesar 7,7%.
"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan penurunan ULN swasta," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/1/2025).
Secara nominal, posisi ULN milik Bank Indonesia dan swasta pada November mengalami penurunan dari Oktober. Masing-masing turun dari US$27,15 miliar menjadi US$26,46 miliar dan dari US$195,47 miliar menjadi US$194,59 miliar.
ULN milik swasta tercatat turun terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatat kontraksi 1,7% YoY, dari US$157,2 miliar menjadi US$156,36 miliar.
Baca Juga
Sementara ULN pemerintah justru mengalami kenaikan pada periode yang sama, dari US$201,14 miliar menjadi US$203,01 miliar.
Melihat data historis pemerintah, utang tersebut naik sejalan dengan penerbitan surat utang untuk mebiayai APBN 2024 dan prefunding APBN 2025.
Denny menjelaskan perkembangan ULN pemerintah tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan penarikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah.
ULN pemerintah tetap dikelola secara kredibel dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,4%) serta Jasa Pendidikan (16,8%).
ULN juga untuk membiayai sektor Konstruksi (13,5%) serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,0%).
Secara umum, posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total utang.
Meski mengalami kenaikan, Denny menuturkan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,5% pada November 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7% dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
