Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno merespons keluhan Amerika Serikat (AS) terkait sistem pembayaran digital QRIS di Indonesia.
Menurutnya, wajar saja sebuah negara memiliki suatu teknologi untuk menjalankan berbagai upaya kegiatan, yang juga bisa mempermudah kegiatan dalam sektor usaha yang ada.
“Di dalam sektor pembayaran, QRIS itu memudahkan. Bahkan, QRIS itu pun sekarang sudah merambah sampai UMKM,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).
Maka demikian, Waketum PAN ini berpandangan bila sistem gerbang pembayaran (gateway) seperti Visa atau Master ingin ikut masuk dalam sektor ini, silakan saja, karena Indonesia pun bersaing dengan negara lain dalam penyediaan gateway.
“Jadi saya kira kalaupun gateway pembayaran seperti misalkan saja Visa atau Master yang mau masuk, masuk saja ke sektor ini, tidak apa-apa, bersaing tapi,” ungkap Eddy.
Sebab itu, anggota Komisi XII DPR tersebut melihat ini adalah persaingan yang terbuka di seluruh negara untuk menciptakan kemudahan dalam sistem pembayaran.
Baca Juga
“Tidak ada dalam hal ini kelonggaran atau kekhususan dispensasi atau prioritas yang diberikan oleh pemerintah kepada QRIS dibandingkan dengan sistem pembayaran lainnya. Preferensi masyarakat lah yang saat ini sangat luas menggunakan QRIS,” pungkasnya.
Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menjelaskan Indonesia sebenarnya membuka diri untuk adanya operator luar negeri menjalankan sistem pembayarannya, termasuk kartu kredit dengan sistem Mastercard ataupun Visa.
Sementara itu, pada sektor gateway payment, Airlangga mengatakan para operator tersebut terbuka untuk masuk baik pada bidang front end maupun berpartisipasi langsung.
"Dan itu level playing field dengan yang lain. Jadi, ini sebetulnya masalahnya hanya penjelasan," jelas Airlangga dalam sesi Konferensi Pers secara daring, Jumat (25/4/2025).
