Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyarankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk memperbesar porsi penempatan investasi pada Surat Berharga Negara (SBN). Hal itu dirasa perlu untuk memperkuat ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.
Anggota DJSN Mickael Bobby Hoelman alias Choki mengatakan investasi BPJS Kesehatan memang terbatas karena sifatnya yang lebih kepada upaya memastikan ketersediaan dana setiap saat untuk pembayaran klaim.
Instrumen investasi DJS yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018, mengamanatkan BPJS Kesehatan bisa berinvestasi hanya terbatas pada instrumen yang likuid dan berisiko rendah seperti deposito dan SUN/SBN.
"Dalam kaitan itu, perlu dipertimbangkan peningkatan porsi lebih besar di instrumen SBN kurang dari 2 tahun guna mengoptimalkan imbal hasil investasi DJS," kata Choki kepada Bisnis, dikutip Senin (2/6/2025).
Dalam rangka menjaga ketahanan dana, Choki menjelaskan selain melalui strategi investasi BPJS Kesehatan juga dapat memperkuat kendali biaya tanpa mengurangi mutu layanan.
"Misalnya adalah dengan pengendalian rujukan pada faskes tingkat pertama (gate keeper), termasuk upaya promotif preventif (screening), penggunaan teknologi informasi melalui otomatisasi proses bisnis, termasuk big data analytic hingga yang konvensional menyangkut kepatuhan faskes yang bekerja sama melalui kredensialing dan rekredensialing," pungkasnya.
Baca Juga
Sementara itu, Rizzky Anugerah, Kepala Humas BPJS Kesehatan menjabarkan hasil investasi BPJS Kesehatan per April 2025 tumbuh sebesar 2,05% year on year (YoY). Hasil investasi BPJS Kesehatan diproyeksikan bisa tumbuh sebesar 6,46% YoY pada akhir Desember 2025.
"Total pendapatan investasi yang telah terealisasi mencapai Rp1,57 triliun, melebihi target Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) sebesar Rp1,26 triliun atau 124,23% dari rencana. Ini sebagai bentuk efektivitas strategi investasi yang dijalankan," ujarnya.
Rizzky menjelaskan sesuai regulasi, BPJS Kesehatan dapat menempatkan investasi pada beberapa instrumen antara lain adalah deposito berjangka pada bank, termasuk deposito on call dan deposito berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 bulan.
Kemudian surat berharga yang diterbitkan oleh negara atau Surat Utang Negara (SUN) dan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Rizzky menegaskan bahwa BPJS Kesehatan terus menjaga komitmen dalam ketahanan DJS Kesehatan secara optimal dan prudent untuk menjamin keberlanjutan Program JKN. Selain itu, penampatan investasi DJS dilakukan sesuai dengan target-target RKAT dan hasilnya akan dikembalikan ke DJS Kesehatan untuk membantu pembiayaan Program JKN.
"BPJS Kesehatan akan terus memperkuat tata kelola investasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan dana kelolaan tetap aman, bertumbuh, memberikan manfaat optimal bagi seluruh peserta JKN dan yang terpenting penempatan tetap memperhatikan kondisi ketahanan DJS Kesehatan," pungkasnya.
