BISNIS.COM. JAKARTA—Pemerintah segera melakukan pembenahan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan kesehatan daerah sebelum akhir 2013.
Menurut Anggota Komisi IX DPR Zuber Safawi, manajemen data untuk jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) harus rapi.
“Kedua jaminan kesehatan itu juga harus jelas penanggung jawabnya dan pendataan yang ada harus dapat diakses secara online,” ujarnya, Kamis (25/4/2013).
Dia mempertanyakan ketidakjelasan data penerima jamkesmas secara nasional oleh pemerintah pusat maupun jamkesda yang diselenggarakan pemda kabupaten/kota.
Zuber mencontohkan pemerintah hingga awal 2013 mengklaim memegang data 96,4 juta jiwa penduduk by name-by address (berikut nama dan alamat) yang tercatat sebagai penerima jamkesmas.
Data itu tersedia katanya dalam format BDT (Basis Data Terpadu), tapi hingga detik ini, dan data masih menyediakan 75.487.167 jiwa data individu miskin. “Tercatat ada lebih dari 20 juta jiwa sisanya yang tidak diketahui datanya,” tukasnya.
Dia menilai kesimpangsiuran data penduduk miskin penerima jamkesmas akan berimbas pada akuntabilitas anggaran yang disediakan.
Pada 2013, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan menganggarkan Rp8,29 triliun untuk jamkesmas, atau naik hampir Rp900 miliar dibandingkan dengan 2012 yang sekitar Rp7,4 triliun.
