Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perbanas: Beleid Soal SPT-PPh Nasabah Bisa Picu Pelarian Modal

Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas) meminta Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengkaji kembali kebijakan yang mewajibkan perbankan melaporkan data bukti potong surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan (PPh) deposito dan tabungan milik nasabah secara lebih rinci.
Ketua Perbanas Sigit Pramono/Bisnis
Ketua Perbanas Sigit Pramono/Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas) meminta Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengkaji kembali kebijakan yang mewajibkan perbankan melaporkan data bukti potong surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan (PPh) deposito dan tabungan milik nasabah secara lebih terperinci.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-01/PJ/2015 tentang Pemotongan Pajak Deposito pada 26 Januari 2015.

Ketua Perbanas Sigit Pramono mengatakan kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan Undang-undang Perbankan terkait kerahasiaan bank.

"Kami menyarankan Menteri Keuangan berkoordinasi membahas hal itu bersama BI [Bank Indonesia] dan OJK [Otoritas Jasa Keuangan]. Kebijakan ini akan berdampak buruk bagi industri perbankan," ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (17/2/2015).

Menurutnya, kebijakan Ditjen Pajak ini akan menyebabkan terjadinya penarikan deposito secara besar-besaran di sejumlah bank.

Pasalnya, peraturan itu mewajibkan industri perbankan menyerahkan data bukti potong surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan (PPh) deposito dan tabungan secara rinci untuk setiap nasabah.

Padahal, selama ini, perbankan memberikan data bukti potong PPh deposito dan tabungan tetapi tidak menyertakan bukti potongan pajak setiap nasabah.

Dia bahkan memprediksi akan ada keluar arus modal secara besar-besaran dari dalam negeri ke luar negeri atau capital flight. "Dampak buruk dari aturan ini salah satunya  capital flight. Ini harus diperhatikan baik-baik," kata Sigit.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani juga mengakhawatirkan akan ada penarikan deposito secara besar-besaran apabila aturan Ditjen Pajak tetap diterapkan.

"Ditjen pajak kan minta untuk bukti pelaporan potongan pajak deposito by name by address. Itu kan bahaya. Orang akan berbondong-bondong ambil deposito mereka lalu beli dolar AS dan disimpan di bawah bantal. Pemerintah mestinya memikirkan efek ini," tuturnya.

 
pangan bg

Uji pemahamanmu mengenai aplikasi mobile banking

Apa yang menjadi pertimbangan utama Anda dalam memilih aplikasi mobile banking?

pangan bg

Terimakasih sudah berpartisipasi

Ajak orang terdekat Anda untuk berpartisipasi dalam kuisioner "Uji pemahamanmu mengenai aplikasi mobile banking"


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yanita Petriella
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper