Bisnis.com, SUMEDANG - Adanya tawaran dan dorongan kepada perbankan syariah untuk masuk ke sektor infrastruktur seperti menyalurkan pembiayaan untuk dana talangan lahan tidak direspons antusias oleh bank syariah lantaran kebijakan pemerintah serta kondisi ekonomi yang kurang mendukung.
PT Bank Syariah Bukopin, salah satunya, menyatakan kebijakan pemotongan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2016 mencapai Rp133,8 triliun menambah keyakinan perseroan untuk menunda pembiayaan ke sektor infrastruktur.
“Ke depan mungkin kami tertarik, tetapi untuk saat ini belum tertarik karena itu porsinya sangat besar. Posisi sekarang, mungkin bank-bank besar sajalah,” kata Direktur Bisnis Bank Syariah Bukopin (BSB) Aris Wahyudi kepada Bisnis selepas acara Board Of Director (BOD) Mengajar di Kampus Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Kab.Sumedang, Kamis (13/10/2016) sore.
Dia memandang adanya pemotongan APBN lebih dari Rp100 triliun akan turut mempengaruhi alokasi anggaran untuk infrastruktur, termasuk dana yang ditransfer ke pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan di daerah.
“Pemotongan itu bikin ngeri juga. Proyek-proyek yang dulu sudah dijalankan pemerintah, sekarang dibiayai bank, lalu di-cut [anggarannya] itu bayarnya gimana? Jadi sekarang fokus kami ke pendidikan, ke kesehatan, dan sedikit perdagangan” ujarnya.
Sebelumnya, Badan Pengatur Jalan Tol mendorong badan usaha jalan tol untuk menggandeng perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan untuk dana talangan lahan sebagai alternatif pendanaan.
Menurut dia, faktor lain yang membuat perseroannya menahan diri untuk turut membiayai infrastruktur yakni sumber dana bank syariah yang masih jangka pendek, tidak cocok dengan pembiayaan infrastruktur yang berjangka panjang, serta kondisi ekonomi yang masih sulit.
“Kami melihat kondisi riil. Kalau kita masuk seperti ke properti dan sektor lainnya, kan belum bagus. Pengembangan, developer belum bagus. Daya beli masyarakat kan belum tumbuh sekarang,” tuturnya.
Aris mengharapkan adanya program tax amnesty atau pengampunan pajak dapat memberikan dampak, meski tidak langsung, terhadap pertumbuhan bank syariah di Tanah Air. Hanya saja untuk bisa sesuai ekspektasi, dukungan pemerintah sangat diandalkan.
“Dengan adanya dana tebusan [dari amnesti pajak] sekitar Rp100 triliun itu masuk ke pemerintah, [diharapkan memperbaiki APBN sehingga anggaran yang disetop bisa disalurkan lagi,” ungkapnya.
Pihaknya menginginkan adanya keberpihakan pemerintah terkait aliran dana APBN untuk masuk ke bank syariah. “Semuanya lewat bank-bank besar terutama bank BUMN konvensional. Beda dengan Malaysia, Malaysia itu pertama masuk ke syariah, baru ke konvensional.”
Dalam suatu kesempatan, Direktur Operasi Bank BJB Syariah Hamara Adam menyatakan bank syariah belum bisa mengimbangi bank konvensional. Menurutnya, perkembangan bank syariah tidak bisa lepas dari peranan pihak otoritas dan pemerintah.
