JOGJAKARTA – Bank Rakyat Indonesia Tbk. menggandeng 7 BUMN untuk membangun sinergi agar badan usaha milik negara bisa mengoptimalkan potensi bisnis dan sumber daya dengan prinsip saling menguntungkan. Ketujuh BUMN itu adalah PT POS Indonesia (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Balai Pustaka (Persero), PT Primissima (Persero), PT INTI (Persero), PT Telkom (Persero), dan Perum Percetakan Negara Penandatanganan kesepakatan di gelar pada 19 Mei 2017, di Kantor BRI Wilayah Yogyakarta.
Acara ini dihadiri oleh jajaran Direksi dan Komisaris BUMN a.l. Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom Dian Rachmawan, Direktur Bidang Surat dan Paket PT POS Indonesia Agus F. Handono, Direktur Operasional 2 PT LEN Industri Adi Sufiadi Yusuf, Direktur Utama PT Balai Pustaka Saiful Bahri, Direktur Bisnis PT INTI Indonesia Adiaris, Direktur Utama PT Pimissima Umansyah dan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Djakfarudin Junus. Untuk mengetahui hal itu lebih dalam, Bisnis mewawancarai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Suprajarto. Berikut petikannya:
Apa kebijakan strategis yang Anda lakukan sejak menjadi Dirut BRI?
BRI ini ‘kapal’ besar, jadi tak bisa kutak-katik begitu rupa. Saya memelihara yang sudah berjalan saja. Namun kerja sama dengan tujuh BUMN ini merupakan langkah strategis guna mengoptimalkan potensi bisnis dan sumber daya dengan prinsip saling menguntungkan bagi Bank BRI maupun BUMN lain yang menjadi mitra kerja sama.
Apa tujuan utama dari penandatanganan MoU ini?
Untuk meningkatkan kerja sama yang efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil, wajar, dan akuntabel. Kesepahaman ini juga diharapkan akan menghubungkan kebutuhan antar-BUMN, serta membuka potensi bisnis baru dari sektor-sektor yang belum tergali selama ini. Bentuk nyata kerja sama ini nantinya adalah penyediaan barang dan jasa untuk Bank BRI yang dapat dipasok atau disediakan oleh BUMN lain.
Apakah ini merupakan implementasi kebijakan pemerintah saat ini tengah memperkuat jalinan Sinergi BUMN di berbagai sektor bisnis?
Jelas, seperti diketahui bahwa melalui Peraturan Menteri BUMN Per-05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 yang mengatur mengenai mekanisme penunjukan langsung antara anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi BUMN. Makanya BRI mengimplementasikan peraturan tersebut, sinergi BUMN khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa ini mendorong terciptanya efisiensi bisnis. Dalam pengadaan barang dan jasa tertentu yang memang terkait erat dengan unsur vital bagi bisnis BUMN.
Secara bisnis, berapa besar potensinya yang bisa dikembangkan?
Belum bisa dihitung, yang jelas akan besar sekali. Nota kesepahaman ini juga mendorong terbangunnya fleksibilitas BUMN dalam proses pengadaan barang dan jasa serta mempercepat jangka waktu pengadaannya. Dengan efisiensi yang dapat dicapai dengan kerja sama ini, maka akan meningkatkan nilai lebih kepada pihak yang terlibat, utamanya adalah para nasabah dan masyarakat.
Langkah awal kongkritnya bagaimana?
Banyak hal bisa dilakukan karena begitu banyak flatform yang bisa dikembangkan. Nasabah kami sudah jutaan sehingga untuk buat kartu chip saja potensinya sangat besar. Kerja sama dengan Telkom, misalnya, bisa DRC [Disaster Recovery Center], dengan PT Pos soal depo arsip, dengan PT Primisima untuk seragam karyawan. Jika empat stel setahun untuk 135.000 karyawan BRI, itu sudah cukup besar. Memang awalnya belum terlalu banyak, tetapi selanjutnya akan digali lebih besar lagi.
Jika kita mengikuti perkembangan bisnis saat ini, pergerakan bisnis sudah memasuki ranah digital di berbagai sektor. Hal ini, memaksa kita untuk menciptakan peluang baru dalam arus digital ini. Habituasi Digital atau penciptaan lingkungan yang bersahabat untuk tumbuhnya digital business process memang harus diciptakan oleh perusahaan BUMN, demi menjawab tantangan global.
Apa peluang bisnis baru yang selama ini belum tergali secara baik?
Banyak sekali peluangnya. Kami berharap kesepahaman yang ditandatangai oleh Bank BRI dan 7 BUMN dapat memberikan dampak nyata bagi perkembangan bisnis dan masyarakat secara keseluruhan.
Pewawancara: Lahyanto Nadie
