Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal pemberian tantiem kepada para petinggi BUMN dalam Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang dibacakan di DPR pada Jumat (15/8/2025).
Tantiem merupakan bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada direksi, komisaris, maupun karyawan sebagai penghargaan atas kinerja.
Besarannya ditentukan berdasarkan persentase laba bersih dan diputuskan lewat rapat umum pemegang saham (RUPS) sepanjang mempertimbangkan aspek keadilan, kewajaran, serta kemampuan finansial perusahaan terkait.
Saat itu, Prabowo memberikan peringatan tidak akan memberikan tantiem kepada para direksi BUMN apabila kinerja keuangannya merugi. Sebagaimana diketahui, tantiem untuk komisaris resmi dihapus, sedangkan untuk direksi ditentukan sesuai dengan performa perusahaan pelat merah.
"Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi," ujarnya di hadapan parlemen.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani pun memastikan perubahan kebijakan soal pemberian tantiem kepada dewan komisaris maupun dewan direksi BUMN telah berlaku sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.
Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Rosan mengatakan penghapusan tantiem untuk dewan komisaris perusahaan pelat merah sudah dilakukan. "Memang sudah dihapus. Itu kan sudah berlaku," ujarnya kepada wartawan usai menghadiri Upacara HUT ke-80 RI, Minggu (17/8/2025).
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan makna HUT ke-80 RI di tengah hadirnya Danantara, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025)/Bisnis-Dany Saputra.
Berdasarkan keterangan tertulis per 1 Agustus 2025, Danantara menyatakan bahwa pada hari itu secara resmi mengumumkan reformasi kebijakan atas skema kompensasi tantiem, insentif, dan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris BUMN serta anak usaha dalam portofolionya.
Insentif bagi direksi kini harus sepenuhnya berbasis pada kinerja operasional perusahaan yang sebenarnya dan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi riil.
Sementara itu, tantiem bagi komisaris tidak lagi diperkenankan, sejalan dengan prinsip praktik terbaik global yang menyatakan bahwa posisi komisaris tidak menerima kompensasi berbasis kinerja perusahaan.
Tantiem Petinggi Bank BUMN
Jika kebijakan terbaru telah berlaku, maka untuk tahun buku 2025 bisa dipastikan BUMN tidak akan menebar tantiem untuk dewan komisaris. Sementara, tantiem masih diberikan kepada direksi jika kinerja keuangan positif.
Bank-bank BUMN, yang terdiri dari BRI, Mandiri, BNI, dan BTN, masih memberikan tantiem kepada komisaris dan direksi untuk tahun buku 2024. Hal ini diputuskan dalam RUPST 2024 pada kisaran kuartal awal tahun lalu dan juga disampaikan dalam laporan tahunan masing-masing perseroan.
Menilik dari Laporan Tahunan 2024, BRI memberikan tantiem untuk direksi dan komisaris senilai Rp734,84 miliar. Jika dirinci, dewan direksi secara total mendapatkan tantiem Rp529,45 miliar dan dewan komisaris Rp205,39 miliar.
Pada tahun lalu, komisaris BBRI tercatat sebanyak 10 orang dan direktur sebanyak 12 orang. Dengan demikian, jika pemberian tantiem sama rata, maka setiap komisaris menerima Rp20,54 miliar dan setiap direksi menerima Rp44,12 miliar.
Kemudian, Bank Mandiri untuk tahun buku 2024 memberikan tantiem senilai total Rp334,84 miliar untuk 10 komisaris dan Rp784,49 miliar untuk 12 orang. Dengan demikian, per komisaris menerima Rp33,48 miliar dan setiap direktur menerima Rp65,37 miliar.
Bank Himbara lainnya, yaitu BNI, memberikan tantiem senilai total Rp172,38 miliar untuk 11 komisaris. Dengan demikian, jika dibagi rata, maka setiap komisaris menerima Rp15,67 miliar.
Sementara, untuk anggota direksi dilaporkan senilai Rp403,96 miliar. Namun, dalam laporan tahunan tidak semua direktur mendapatkan tantiem. Dari 12 orang, hanya 8 direktur yang menerima. Dengan demikian setiap direktur mendapat tantiem senilai Rp50,49 miliar.
Adapun, BTN memberikan tantiem senilai Rp40,92 miliar untuk 10 komisaris atau Rp4,09 miliar untuk per orang. Sementara, untuk jajaran direksi total tantiem yang diterima senilai Rp103,43 miliar. BTN pada tahun lalu memiliki 11 direktur, dengan demikian jika dibagi rata, setiap direktur menerima tantiem Rp9,40 miliar.
Jika pada tahun lalu komisaris bank-bank BUMN berkisar 10 hingga 11 orang, usai RUPST tahun buku 2024 jumlahnya menyusut cukup signifikan jika dibandingkan sebelumnya. Jika dirinci, komisaris Bank Mandiri yang semula sebanyak 10 orang kini hanya enam orang. Begitu pula dengan BRI.
BNI tercatat menjadi bank pelat merah dengan jumlah komisaris terbanyak sebelum RUPST, yaitu 11 orang dan kini dipangkas menjadi enam orang. Sementara jumlah komisaris BTN berkurang tiga posisi, dari sembilan menjadi enam orang.
Dampak ke Kinerja
Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai, wacana Presiden Prabowo Subianto merampingkan komisaris dan menghapus tantiem direksi BUMN dapat mendongkrak kinerja bank Himbara.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai selama ini tantiem tidak sejalan dengan kinerja BUMN lantaran tetap dibagikan meski perusahaan merugi.
“Efek dari penghapusan tantiem ya apabila BUMN merugi, ini merupakan kondisi yang cukup positif,” kata Bhima kepada Bisnis, Senin (18/8/2025).
Menurutnya, jika beban tantiem dan jumlah komisaris berkurang, kinerja BUMN akan menjadi lebih efisien dan manajemen dapat lebih profesional. Wacana ini juga diharapkan dapat mengurangi ‘titipan partai politik’ di tubuh perusahaan-perusahaan pelat merah.
Selain itu, Bhima melihat hal ini dapat menekan risiko gagal bayar lantaran direksi BUMN benar-benar memilih proyek profitable, bukan titipan politik, sehingga pembiayaan dari bank Himbara lebih sehat dan sesuai analisis risiko.
“Itu sebenarnya diharapkan ada kenaikan laba ke depannya sehingga memicu direksi BUMN bisa mencari proyek-proyek yang memiliki profitabilitas yang cukup baik,” tuturnya.
