Bisnis.com, JAKARTA – Digitalisasi secara otomatis mengurangi kebutuhan terhadap tenaga kerja manusia. Kerja-kerja yang sebelumnya ditangani oleh manusia semakin lama dapat digantikan oleh teknologi. Tak terkecuali di sektor perbankan.
Mengutip laporan On Financing Global Opportunity–The Learning Generation yang dipublikasikan pada 2016, diperkirakan akan ada 2 miliar pegawai di seluruh dunia yang kehilangan pekerjaannya pada 2030 sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan digitalisasi.
Perbankan di Indonesia cukup aktif memanfaatkan teknologi untuk memaksimalkan layanan perbankan agar dapat lebih efisien menjangkau nasabah tanpa harus menghadirkan layanan secara fisik. Namun demikian, bukan berarti tenaga bankir tidak diperlukan lagi untuk mengelola perbankan di masa mendatang.
PT Bank Central Asia Tbk. tak menampik bahwa digitalisasi akan sedikit mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Namun, bank swasta terbesar di Indonesia dari sisi aset tersebut berkomitmen untuk tidak melakukan pengurangan tenaga kerja sebagai dampak digitalisasi.
Direktur BCA Santoso menjelaskan, perseroan saat ini berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerjanya. Kebutuhan tenaga kerja, lanjutnya, bagaimanapun masih akan dibutuhkan, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya non-clerical.
“Menurut kami, saat ini adalah waktunya meng-upgrade kemampuan karyawan di masa mendatang, dari kegiatan yang bersifat clerical jadi resources yang syarat dengan teknologi dan konseptual,” katanya kepada Bisnis, belum lama ini.
Para tenaga kerja seperti account officer, menurut Santoso, tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan berjualan secara konvesional semata. Mereka juga perlu dilengkapi kemampuan baru seperti pengelolaan dan pengembangan teknologi dan pengelolaan data.
Selain itu, dia menyatakan bahwa digitalisasi akan membawa peluang pekerjaan baru yang memerlukan pemahaman lebih dalam mengenai digital. Menurutnya, pertumbuhan jumlah tenaga kerja masih tetap ada, namun secara selektif dan diimbangi dengan jumlah tenaga kerja yang pensiun.
“Kami tidak akan membiarkan terjadi PHK [Pemutusan Hubunga Kerja]. Jadi, trainining dan retraining untuk meningkatkan kapabilitas para tenaga kerja,” ujarnya.
Di sisi lain, menurutnya meski secara umum transaksi nasabah telah beralih ke digital, golongan nasabah yang kurang ramah dengan teknologi jumlahnya masih cukup banyak. Santoso menyampaikan, BCA masih memerlukan tenaga kerja konvensional untuk menjaga hubungan dengan kalangan nasabah tersebut.
“Nasabah di level senior sangat sedikit yang beradaptasi dengan digital. Kami sadar harus tetap menjaga itu, karena memang nasabah kami yang memerlukan financial solutions yang jauh lebih besar. Kami tetap me-maintain yang ada supaya tetap stay,” jelasnya.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim menambahkan, digitalisasi akan terus berkembang, namun akan tetap ada pekerjaan yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Contohnya, dalam melayani nasabah korporasi masih diperlukan kemampuan account officer yang andal.
“Engagement dengan nasabah, dengan digital malah membantu penawaran produk dan layanan ke nasabah dapat di prediksi lebih baik dan tepat. Namun untuk nasabah pebinis, tetap dibutuhkan account officer yang handal,” ujarnya belum lama ini.
Emiten perbankan berkode BBCA tersebut saat ini memiliki sekitar 25.000 tenaga kerja, dengan beban tenaga kerja mencapai Rp8,11 triliun. Perseroan mencatatkan laba bersih Rp15,93 triliun, sedangkan jumlah aset mencapai Rp783,12 triliun.
Sementara itu, Direktur Risiko, Strategi, dan Kepatuhan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Mahelan Prabantarikso menyatakan, digitalisasi akan berdampak positif terhadap efisiensi perbankan, khususnya terhadap penurunan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).
Dengan digitalisasi yang dilakukan, Mahelan menuturkan, perseroan menargetkan BOPO dapat ditekan di bawah level 80% pada 2020. Adapun, kebutuhan tenaga kerja menurutnya masih akan bertumbuh seiring dengan strategi dan kebutuhan ekspansi bank yang berfokus pada kredit perumahan tersebut.
Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja di BTN masih cukup tinggi, hal itu disebabkan dengan kebutuhan pembiayaan perumahan yang masih tinggi. Dia menuturkan backlog mencapai sekitar 11,4 juta saat ini, masih akan bertambah sekitar 400.000 per tahun.
“Di level tertentu kami masih juga cukup intensif berhubungan dengan dengan nasabah yang membutuhkan penjelasan sehingga masih perlu kehadiran pegawai dan kantor,” ujarnya kepada Bisnis.
Dia menambahkan, perseroan tidak akan melakukan pengurangan tenaga kerja meski digitalisasi dilakukan. Di sisi lain, penambahan tenaga kerja masih akan dilakukan setiap tahunnya, meski tidak dalam jumlah besar-besaran.
Mahelan menjelaskan, saat ini perseroan tengah melakukan pengembangan digitalisasi baik secara proses dan ekosistem. BTN, lanjutnya, menargetkan proses digitalisasi ini dapat menghasilkan layanan digital secara penuh pada 2020.
Per akhir Agustus, beban tenaga kerja mencapai Rp1,74 triliun dengan jumlah tenaga kerja mencapai sekitar 10.500 orang. Dari sisi profitabilitas, emiten berkode BBTN tersebut mencatatkan laba bersih Rp1,98 triliun dari total aset senilai Rp268,48 triliun.
GANTI PENSIUN
Di sisi lain, Direktur Teknologi Informasi dan Operasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dadang Setiabudi menyatakan, di tengah digitalisasi yang dilakukan, perseroan mulai mengurangi penambahan jumlah pegawai bahkan menginginkan pertumbuhannya mencapai 0%. Penambahan pegawai hanya dilakukan untuk mengganti pegawai lama yang telah pensiun.
BNI merupakan salah satu bank dengan pengembangan digitalisasi yang mutakhir. Perseroan mulai menerapkan sistem layanan perbankan terbuka yang juga digunakan oleh perusahaan teknologi finansial dan e-commerce.
“Sehingga ke depan BNI akan dapat lebih banyak dan besar lagi memberikan service dan layanan perbankan bagi para nasabah,” katanya kepada Bisnis.
Dia mengatakan, BNI tengah mengembangkan layanan pembukaan rekening digital melalui smartphone dengan memanfaatkan video banking. Layanan tersebut rencananya akan dirilis pada kuartal IV/2018.
“Pertimbangan BNI melakukan pengembangan teknologi berbasiskan video banking, pembukaan rekening digital, adalah banyaknya kaum milenial di Indonesia yang membutuhkan layanan tersebut untuk kebutuhan transaksi maupun bisnis melalui layanan perbankan,” jelasnya.
Selain itu pada 3 bulan terakhir tahun ini, Dadang menyampaikan bahwa BNI menargetkan dapat mengoperasikan proses layanan kredit secara digital atau digital loan. Menurutnya, pengembangan tersebut akan didasarkan pada big data scoring dalam menilai debitur.
Sementara itu, bank dengan aset terbesar di Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menyatakan, meski digitalisasi dilakukan, kebutuhan tenaga kerja masih cukup tinggi. Sebab, dalam fokus bisnis perseroan kehadiran tatap muka secara langsung dengan nasabah masih diperlukan.
“Kami bergerak di mikro yang sangat butuh intensitas pelayanan di desa-desa, penetrasi finansial itu masih kami buka, kami tidak bisa seperti bank yang di kota-kota besar yang sebenarnya accesible,” tutur Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo kepada Bisnis, belum lama ini.
Di sisi lain, dia mengatakan bahwa perseroan juga tengah berupaya mengembangkan digitalisasi layanan untuk menyelesaikan tantangan tesebut. Namun, menurutnya hal itu tidak akan berdampak instan terhadap efisiensi BRI dari sisi jumlah pegawai karena kebutuhan pelayanan secara fisik masih tinggi.
“Digitalisasi tentu kami lihat sebagai proses simultan yang berbarengan, kami sediakan nanti ada mobile banking, tapi fisik juga masih akan ada,” ucapnya.
Dihubungi terpisah, Direktur Human Capital BRI R. Sophia Alizsa menambahkan, sejak akhir 2016 perseroan melakukan transformasi untuk menghadapi era digitalisasi tersebut. Di antaranya, melalui business process reengineering di berbagai lini bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan menumbuhkan produktivitas kerja.
BRI juga mengambil keputusan untuk menjaga pertumbuhan tenaga kerja secara selektif. Dia menuturkan, penambahan tenaga kerja dilakukan untuk mengganti pekerja yang berhenti atau memasuki masa pensiun.
Meski demikian, dia menyatakan BRI tetap memiliki kebijakan untuk tetap menambah pegawai secara aktif, khususnya untuk bidang teknologi informasi dan level officer melalui program officer development program.
“Hal itu dilakukan untuk menjaga kontinuitas supply talent BRI di fungsi TI, yang sangat dibutuhkan di era digitalisasi, maupun kontinuitas supply talent yang akan menduduki jabatan-jabatan penting dan memimpin BRI di masa yang akan datang,” ujarnya.
Senada, Boedi Armanto, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK mengatakan jumlah tenaga kerja suatu bank sangat erat kaitannya dengan core bisnis setiap bank pada level individual. Bank dengan fokus bisnis pada korporasi tentu berbeda kebutuhannya dengan bank seperti BRI.
Dia menyampaikan, pada segmen korporasi bank dapat memfasilitasi kebuuhan nasabah dengan awak yang lebih sedikit. Selain itu, bank juga diuntungkan dengan jumlah pembiayaan per debitur yang lebih tinggi dari UMKM, sehingga dengan debitur yang lebih sedikit, jumlah kreditnya bisa cukup tinggi.
Dia mencontohkan, dalam menyalurkan kredit senilai Rp100 miliar kepada satu debitur korporasi, cukup ditangani oleh satu orang account officer. Sebaliknya, jumlah kredit yang sama, pada segmen UMKM akan memerlukan jumlah tenaga kerja lebih banyak sebab jumlah debiturnya lebih banyak dan nilai kredit per debiturnya lebih kecil.
“Jadi, kalau total aset besar dikelola oleh cuma oleh beberapa orang juga belum tentu efisien,” ujarnya.
Perubahan adalah keniscayaan. Hanya mereka yang mau berubah yang akan mampu bertahan.
