Bisnis.com, JAKARTA – Meski Citibank N.A., Indonesia mencatat pertumbuhan dari sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mencapai 22% secara year-on-year (yoy) per September 2018, tapi kontribusinya terhadap portofolio kredit perseroan hanya 8,98%.
Merujuk kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/12/PBI/2015, mulai tahun ini, perbankan diharuskan memiliki portofolio pembiayaan kepada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 20%.
Chief Executif Officer (CEO) Citi Indonesia Batara Sianturi mengatakan sulit untuk memenuhi ketentuan tersebut. Pada saat total penyaluran kredit perusahaan tumbuh 22%, artinya kredit yang menyasar sektor UKM harus naik jauh lebih tinggi dari angka tersebut.
“Memang susah mengejar rasio. Ini pekerjaan rumah Citibank dengan model bisnis kami,” tuturnya dalam paparan kinerja kuartal III/2018 Citi Indonesia di Jakarta, Kamis (8/11/2018).
Batara menjelaskan model bisnis Citi Indonesia adalah bank asing yang menyasar debitur perusahaan multinasional. Pada kuartal III/2018, penyaluran pendanaan naik 21,9% yang ditopang oleh sektor keuangan, pertambangan, dan manufaktur.
Adapun pertumbuhan penyaluran pendanaan UKM juga diikuti dengan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, rasio NPL gross per September 2018 naik 45 basis poin (bps) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi 2,37%.
Khusus untuk segmen UKM, terjadi kenaikan 17 bps menjadi 4,88%.
“Tapi dampaknya [NPL UKM] kecil karena portofolionya kecil sekali,” sebutnya.
Sebelumnya, PT Bank Central Asia Tbk. juga menyatakan kesulitan memenuhi penyaluran kredit kepada segmen UKM sesuai aturan bank sentral.
Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menuturkan penyaluran kredit kepada segmen UKM cenderung terhambat karena perseroan lebih berfokus pada pembiyaaan infrastruktur kepada korporasi. Saat ini, segmen UKM baru berkontribusi sekitar 12%-13% terhadap total portofolio kredit, sedangkan korporasi mencapai sekitar 30%.
“Semakin kami mau kasih pembiayaan korporasi, semakin kami mau kasih pembayaan infrastruktur, UKM kedodoran, tidak ada pilihan,” ungkapnya.
