Bisnis.com, JAKARTA – Progam Kartu Indonesia Sehat disebut sebagai program pemerintahan Joko Widodo yang paling sukses dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil survei Alvara Research Center berjudul “Laporan Survei Pilpres 2019 : Ketika Pemilih Semakin Mengkristal" yang dirilis pekan lalu, disebutkan bahwa Kartu Indonesia Sehat (KIS) berada di urutan teratas dari 10 program pemerintah. Program ini mendapat skor 68%, disusul oleh program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan pembangunan infrastruktur.
Hasil survei tersebut menyatakan program KIS menjadi program pemerintah yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah peserta yang terdaftar dalam Program JKN-KIS telah mencapai 216.152.549 jiwa atau mencakup 82% dari total penduduk Indonesia per 10 Januari 2019.
Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
Lantas apakah Kartu Indonesia Sehat itu?
KIS merupakan program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan tujuan memberi perlindungan kesehatan kepada rakyat dan mengurangi beban mereka dalam menanggung biaya kesehatan. Jokowi meluncurkan program tersebut bersamaan dengan KIP dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 14 hari setelah dilantik sebagai Presiden RI ke-7.
KIS berfungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. KIS dapat digunakan di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut.
Kehadiran KIS bertujuan memperluas manfaat dari program kesehatan BPJS Kesehatan yang diluncurkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 1 Maret 2014.
Meski sama-sama sebagai program fasilitas kesehatan, tapi faktanya, KIS dan BPJS Kesehatan memiliki perbedaan. Perbedaan utamanya terlihat pada sasaran atau pihak penerima.
Baca Juga
Jika BPJS merupakan sebuah program yang anggotanya harus mendaftar dan membayar iuran, maka anggota KIS diambil dari masyarakat yang tidak mampu dan pemberian kartunya ditetapkan oleh pemerintah. Pembayaran iuran KIS juga ditanggung oleh pemerintah.
Selain itu, KIS dapat digunakan di mana saja, baik di klinik, Puskesmas, maupun rumah sakit mana pun yang ada di Indonesia. Adapun pemakaian BPJS hanya berlaku di klinik, Puskesmas, atau rumah sakit yang telah didaftarkan.
Manfaat lain yang membedakan KIS dengan BPJS Kesehatan yaitu KIS digunakan tidak hanya untuk pengobatan, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan pencegahan. Sementara itu, BPJS hanya dapat digunakan jika kondisi kesehatan peserta sudah benar-benar sakit atau harus dirawat.
Data menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari hadirnya program KIS. Pada 2018, pemanfaatan pelayanan kesehatan di seluruh tingkat layanan mencapai 233,8 juta pemanfaatan atau rata-rata 640.765 per hari.
“Dari data tersebut dan dengan berbagai dinamika yang terjadi, tidak terbantahkan lagi bahwa Program JKN-KIS telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan,” terang Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf.
Efek lain dari kehadiran Program JKN-KIS adalah adanya dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) pada 2016, kontribusi JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia mencapai Rp152,2 triliun pada 2016 dan bisa mencapai Rp289 triliun pada 2021.
Program ini juga diproyeksi membantu meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun.
Penelitian FEB UI pun menyebutkan bahwa program JKN-KIS telah menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan pada 2016. Tak hanya itu, JKN-KIS juga telah melindungi 14,5 juta orang miskin dari kondisi kemiskinan yang lebih parah.
