Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha koperasi didorong untuk melakukan reformasi guna meningkatkan peran koperasi sebagai perangkat pendorong kesejahteraan anggota dan penggerak ekonomi.
Julius Effendi, Kepala Seksi Koperasi & UKM Suku Dinas (Sudin) Koperasi, UKM serta Perdagangan Kota Jakarta Pusat, mengatakan reformasi tersebut melalui tiga tahapan yakni reorientasi, rehabilitasi dan pengembangan.
Dia menjelaskan, reorientasi dilakukan dengan mengubah paradigma pemberdayaan koperasi dari sebelumnya berorientasi kepada kuantitas menjadi kepada kualitas.
Selanjutnya, papar Julius, rehabilitasi dilakukan dengan cara memperbaiki dan membangun database koperasi berbasis online data system (ODS) di seluruh Indonesia sebagai dasar penyusunan program untuk pembenahan koperasi.
“Koperasi sebaiknya melakukan registrasi dengan mendaftar sertifikasi NIK [nomor induk kooperasi]. Sertifikat NIK bisa didaftarkan secara online, dengan persyaratan-persyaratannya,” ujarnya di sela-sela acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Karyawan Bisnis Indonesia di Jakarta, Kamis (11/4/2019).
Sementara itu, pengembangan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha yang sehat serta setara dengan badan usaha lainnya. Untuk itu, koperasi perlu didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, kuat dan mandiri, serta dukungan kelembagaan, pembiayaan, pemasaran, dan kemajuan teknologi.
Julius mengakui, pengelolaan koperasi menghadapi tantangan khususnya dari internal. Hal itu, lanjutnya, berdampak pada tren berkurangnya jumlah pelaku koperasi dari tahun ke tahun.
“Semakin lama semakin susut angkanya [jumlah pelaku koperasi]. Memang pengelolaan koperasi gampang-gampang susah. Namun intinya bagaimana para pengurus dan anggota sama-sama dapat meluangkan waktu dan bergerak untuk memajukan koperasi,” katanya.
Saat ini, ujarnya, terdapat sekitar 3.000 unit koperasi di dalam binaan Sudin KUKM dan Perdagangan Kota Jakarta Pusat. Dari jumlah tersebut, lanjutnya, hanya sekitar 2.000 unit yang merupakan koperasi aktif. Sementara itu, 1.000 unit lainnya merupakan koperasi pasif.
“Aktif di sini artinya aktif menggelar RAT setiap tahun,” ujarnya.
Dia melanjutkan, pihaknya memiliki program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para pelaku usaha koperasi dan UKM. Oleh karena itu, dia mendorong para pelaku koperasi, khususnya pengurus, dapat mengikuti pelatihan yang bebas biaya tersebut.
“Kepentingan kita adalah sama-sama meningkatkan kapasitas koperasi,” ujarnya.
Reformasi koperasi sejalan dengan arahan pemerintah melalui Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM).
Menteri KUKM AAGN Puspayoga sebelumnya menyebutkan telah menerima arahan dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan reformasi total terhadap perkoperasian di Indonesia.
“Alhamdullilah program reformasi total koperasi tersebut telah memberikan hasil cukup signifikan,” katanya sebagaimana dikutip Bisnis.com, belum lama ini.
Dia menyebutkan, PDB Koperasi yang pada 2014 hanya 1,71%, melompat menjadi 4,48% pada 2017 setelah kementerian beserta jajarannya melakukan reformasi total.
“Dan kami yakin pada 2018 ini telah mencapai di atas 5%, sehingga pada akhir pemerintahan Presiden Jokowi nanti bisa mencapai 6%,” papar Puspayoga dalam keterangan resmi.
Dia menegaskan bahwa koperasi merupakan lembaga yang berisi kumpulan orang untuk bersama-sama menuju pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, ujarnya, koperasi harus berkualitas demi kesejahteraan anggota.
