1. Iuran Kelas 3 Peserta Mandiri BPJS Kesehatan, Naik Tapi Disubsidi
Rapat Komisi IX DPR selama tiga hari berturut-turut kukuh menolak rencana kenaikan iuran peserta mandiri kelas 3 program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Seperti diketahui JKN dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.
Rapat kerja antara Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan pihak BPJS Kesehatan bermula pada Selasa (5/11). Baca selengkapnya di sini
2. Pefindo Biro Kredit, Sang Penggodok Data
Butuh waktu lama bagi Indonesia untuk memiliki biro kredit swasta. Padahal, perannya sangat penting bagi industri keuangan nasional, terutama dalam upaya mewujudkan sistem keuangan yang kuat dan berbasis data.
Biro kredit merupakan lembaga yang mengumpulkan data dan informasi perkreditan debitur perorangan atau kelembagaan dari berbagai lembaga keuangan penyalur kredit. Baca selengkapnya di sini
3. Beribu Masalah Fintech, Gali Lobang Tutup Lobang
_5dc947aeda991.jpg)
Fenomena perusahaan teknologi finansial mengubah lanskap industri keuangan nasional.
Bahkan, perubahan tersebut menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kemudahan mengakses pinjaman alasannya. Namun, hal itu menimbulkan masalah baru. Baca selengkapnya di sini
4. Bank Investasi Syariah Siap Dibentuk, Apakah Itu?
Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menyebut rencana pembentukan bank investasi syariah dalam rangka memperluas ekosistem keuangan syariah akan mulai terealisasi pada 2020.
Direktur Eksekutif KNKS Ventje Rahardjo mengatakan kajian bank investasi syariah, termasuk mengenai aturan masih terus dilakukan. Baca selengkapnya di sini
5. Berapa Utang BPJS Kesehatan?
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan telah melayani peserta program jaminan kesehatan nasional sejak lahir pada awal Januari 2014.
Dalam kurun hampir 6 tahun, berapa kah utang yang membebani entitas yang melayani lebih dari 220 juta peserta ini? Baca selengkapnya di sini
