Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo ingin penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sekarang lebih banyak di sektor perdagangan digeser ke sektor produktif seperti pertanian.
Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam rapat terbatas membahas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12/2019) yang dihadiri oleh menteri Kabinet Indonesia Maju dan sejumlah kepala lembaga.
Jokowi mengingatkan bahwa plafon anggaran KUR mencapai Rp190 triliun dan suku bunga 6% pada 2020. Menurutnya, angka sebesar itu seharusnya bisa memberikan dampak signifikan terhadap bergeraknya perekonomian rakyat, khususnya UMKM.
Jokowi mengatakan jangan sampai plafon KUR yang semakin besar tidak berdampak signifikan kepada ekonomi karena penyaluran yang tidak tepat sasaran serta tidak masuk sektor-sektor produktif.
"Dari laporan yang saya terima penyaluran KUR lebih banyak ke sektor perdagangan. Ini yang harus kita geser. Harus kita masukkan ke sektor-sektor produktif, terutama usaha mikro yang bergerak di sektor pertanian," kata Jokowi.
Di sektor pertanian, menurut Jokowi, anggaran yang dimanfaatkan baru sekitar 30% dari plafon yang ada. Begitu pula dengan industri pengolahan mikro yang disebut Jokowi baru termanfaatkan 40%. Serapan sektor perikanan dan pariwisata juga masih rendah.
Jokowi mengatakan pemerintah harus mencari titik sumbat masalah tersebut ada dimana sehingga penyaluran KUR bisa tepat sasaran dan dinikmati oleh UMKM.
"Misalnya apakah diperlukan sebuah skema KUR khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor-sektor yang ada dan juga grace period yang khusus menyesuaikan waktu produksinya. Atau kita tawarkan skema KUR investasi dengan periode yang lebih panjang sehingga pinjaman KUR bagi pelaku UMKM agar bisa mengembangkan usahanya," kata Jokowi.
