Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Maybank Indonesia Tbk. menargetkan pertumbuhan penyaluran kredit korporasi pada 2020 hanya tumbuh satu digit.
Direktur Perbankan Global Maybank Indonesia Eri Budiono mengatakan target tersebut dipasang perseroan melihat masih adanya potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi pada 2020. Menurutnya, potensi perlambatan tersebut membuat Maybank kesulitan memprediksi berapa kisaran pertumbuhan kredit korporasi.
“Kami lagi finalisasi saat ini untuk budget tahun depan, mungkin di single digit 8%-9%. Karena situasi juga ekonomi slow down, makanya agak susah memprediksi tepat,” ujar Eri di kantornya, Senin (9/12).
Target yang dipasang Maybank untuk 2020 lebih rendah dibandingkan dengan capaian perseroan hingga kuartal III/2019. Berdasarkan laporan kinerja per September 2019, penyaluran kredit Maybank ke debitur korporasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tumbuh 13,7% secara tahunan (year-on-year/yoy) hingga Rp35,4 triliun.
Menurut Edi, dari seluruh portofolio pembiayaan sekitar 50% lebih disalurkan Maybank ke proyek infrastruktur. Sisanya, eksposur kredit menyebar ke sektor manufaktur, pertambangan, dan joint financing dengan lembaga keuangan nonbank.
Maybank juga memperkirakan penyaluran kredit pada 2020 akan banyak diberikan ke pihak swasta. Prediksi ini dimiliki karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta agar skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dikedepankan dalam pembangunan beberapa tahun ke depan.
“Jadi swasta akan dapat peran besar dan kalau swasta ikut akan banyak capital yang dibawa swasta. Kan selama ini juga [BUMN] karya-karya banyak yang sudah mencapai batasan [BMPK]. Kalau swasta masuk kan jadi ada capital,” tuturnya.
Berdasarkan perhitungan pemerintah, dibutuhkan dana setidaknya Rp6.000 triliun untuk menjalankan pembangunan infrastruktur berkelanjutan hingga 5 tahun ke depan. Untuk menutupi kebutuhan ini pemerintah mulai mendorong penggunaan skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur.
Pemerintah juga saat ini sudah menawarkan proyek pembangunan 4 ruas jalan tol sepanjang 403 kilometer ke badan usaha. Pemerintah akan memprioritaskan penawaran ke pihak swasta nasional alih-alih BUMN.
